Terasistana.id,Jakarta
Jakarta.
Sebanyak 160 peserta lomba mewarnai dan melukis dalam rangka Hari Bhayangkara ke-79 memperebutkan juara. Acara tersebut diselenggarakan hari ini di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan.
Karomultimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko membuka acara tersebut mewakili Kadivhumas Polri.
“Kegiatan ini sebagai wujud Polri Untuk Masyarakat dan wadah aspirasi masyarakat untuk memberikan saran khususnya anak-anak lebih mengenal tugas Polisi,” jelasnya di lokasi, Minggu (29/6/25).
Ia merinci, 160 peserta itu terdiri dari 98 peserta lomba mewarnai. Peserta di antaranya 26 jenjang TK, empat murid TK Difabel, 49 murid SD, dan 19 murid SD difabel.
Kemudian untuk lomba melukis, yakni terdapat 62 peserta. Jika dirinci, 14 jenjang SMP dan 48 anak difabel.
Diketahui, lomba ini mengusung tema “Polri Untuk Masyarakat” dengan Sub Tema Polisi Idolaku, Polisi Sahabat Anak, Polisi adalah Pahlawan. Lomba ini tidak dipungut biaya, bahkan peserta disiapkan perlengkapan mewarnai, seperti Meja lipat, Crayon, sketsa gambar, dan Goody bag untuk kategori mewarnai.
Sedangkan untuk lomba melukis, terdapat kategori SMP dan Difabel. Peserta Melukis juga disiapkan perlengkapan melukis seperti kuas, cat akrilik, kanvas UK 80×80 cm, palet lukis, ember air, dan Goody bag.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")