Terasistana.id,Jakarta
Kapolda Jatim Pimpin Upacara Pemuliaan Nilai Luhur Tribrata Pataka Polda Jatim ‘Tan Hana Dharma Mangrwa’.
Terasistana.Id.SURABAYA – Menyambut Hari Bhayangkara ke -79, Polda Jawa Timur melaksanakan upacara pemuliaan nilai – nilai luhur Tribrata, Pataka Polda Jatim “Tan Hana Dharma Mangrwa” di Gedung Patuh Mapolda Jatim, Senin (30/6).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Drs Nanang Avianto,M.Si dan diikuti oleh para pejabat utama Polda Jatim dan gabungan satuan kerja.

Kabidhumas Polda Jatim,Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, kegiatan upacara pemuliaan nilai – nilai luhur Tribrata Pataka Polda Jatim “Tan Hana Dharma Mangrwa” ini merupakan tradisi tahunan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara.
Kombes Pol Abast menegaskan, upacara ini untuk mengingat, menghayati, serta mengamalkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tribrata sebagai pedoman hidup dan etika profesi anggota Polri.
“Tujuannya untuk menyucikan nilai luhur Tribrata sebagai pedoman hidup anggota Polri,” ungkap Kombes Abast usai upacara, Senin (30/6).
Masih kata Kombes Pol Abast, di dalam upacara pemuliaan nilai – nilai luhur Tribrata Pataka Polda Jatim “Tan Hana Dharma Mangrwa” itu memilki makna mengajak anggota Polri kepada jati diri Polri yang suci dan murni, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Kombes Pol Abast menambahkan upacara ini menjadi momen penting untuk memperkuat kembali komitmen dan integritas personel Polri dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang profesional, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai luhur Tribrata.

Upacara berlangsung hikmat penuh makna, menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai dasar kepolisian dalam membentuk karakter aparatur negara yang berintegritas, berdedikasi, dan senantiasa mengabdi kepada bangsa dan negara.
Untuk diketahui, “Tan Hana Dharma Mangrwa” merupakan bahasa Sansakerta yang berarti Tidak Ada Kebenaran Yang Mendua yang tertulis dalam Buku Sutasoma ciptaan Mpu Tantular.
Buku Sutasoma itu ditulis pada abad ke 14 masehi di masa Kerajaan Majapahit, yang kalimat lengkapnya berbunyi Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa.
Yunus – Jatim












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)