Terasistana.id,Jakarta
Jember, –
Bhayangkara Trail Adventure (Bharata) Ke-8 resmi dibuka oleh Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra, S.H., S.I.K., M.Si dengan mengibarkan bendera start. Acara berlangsung di Gedung Serbaguna Nusantara Kaliwates Jember dan dihadiri Forkopimda Jember, di antaranya Bupati Jember Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., Dandim 0824 Jember Letkol Arm. Indra Andriansyah, G.Dip., M.Han., Ketua DPRD Jember H. Ahmad Halim, S.Sos., Waka Polres Jember Kompol Ferry Dharmawan, S.Psi., S.I.K., serta jajaran pejabat utama Polres Jember. Minggu Agi, (29/6/2025).
Sebanyak 900 peserta motor trail ambil bagian dalam event ini. Para rider menempuh rute start dan finish di Gedung Serbaguna Nusantara, melintasi jalur menantang di wilayah Kecamatan Sukorambi dan kawasan perkebunan Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
Dalam sambutannya, Kapolres Jember menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia. Ia berharap kegiatan ini menjadi sarana positif untuk menyalurkan hobi sekaligus mempererat tali silaturahmi. “Kami ingin Bhayangkara Trail Adventure tidak hanya menjadi ajang olahraga dan uji adrenalin, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujar Kapolres.
Kegiatan ini menjadi ajang berkumpulnya para pecinta motor trail dari berbagai daerah, sekaligus memberikan warna tersendiri bagi masyarakat Jember. Di lokasi finish, panitia juga menyiapkan hiburan budaya Reog yang menambah kemeriahan acara. “Polri Untuk Masyarakat”.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")