Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
MADIUN –
Dalam rangka menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, Polres Madiun Polda Jatim menyiagakan sebanyak 481 personel untuk mengamankan rangkaian kegiatan peringatan Satu Suro yang akan berlangsung di berbagai wilayah Kabupaten Madiun, Kamis (26/6/2025).
Kegiatan pengamanan ini dilaksanakan guna mengantisipasi potensi kerawanan dan gangguan keamanan, mengingat Satu Suro sering kali diisi dengan aktivitas masyarakat yang melibatkan konsentrasi massa, terutama dari kalangan perguruan pencak silat.
Kapolres Madiun AKBP Mohammad Zainur Rofik menyampaikan bahwa ratusan personel disiagakan tidak hanya dari jajaran Polres, tetapi juga melibatkan dukungan dari TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya dalam pola pengamanan terpadu.
“Kami laksanakan pengamanan secara maksimal dan humanis, dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif, agar masyarakat dapat menjalankan tradisi dan kegiatan keagamaannya dengan tenang dan tertib,” ujar Kapolres Madiun.
Pengamanan difokuskan di sejumlah titik strategis seperti pusat kegiatan keagamaan, lokasi ziarah, posko perguruan silat, jalur lalu lintas utama, hingga kawasan rawan konflik sosial.
Selain itu, Polres Madiun juga mendirikan posko pemantauan serta melakukan patroli secara intensif selama berlangsungnya momentum pergantian Tahun Baru Jawa tersebut.
Kapolres Madiun turut mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya para tokoh dan anggota perguruan silat, untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan tidak melakukan konvoi maupun aksi yang dapat mengganggu ketenangan umum.
“Kami mengajak seluruh warga, khususnya generasi muda, untuk menghormati tradisi Satu Suro dengan bijak dan damai. Mari kita jadikan momentum ini sebagai wujud kebersamaan dan toleransi antar warga,” tambahnya.
Dengan keterlibatan seluruh stakeholder dan pendekatan persuasif, Polres Madiun Polda Jatim optimistis rangkaian kegiatan Satu Suro tahun 2025 dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhidmatan.
Daniel/Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")