Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
JEMBER –
Menjelang datangnya bulan Suro dalam penanggalan Jawa, aktivitas kebudayaan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Jember mengalami peningkatan.
Bulan yang identik dengan berbagai tradisi dan ritual ini sering dimanfaatkan warga untuk menggelar kegiatan malam, doa bersama, hingga kirab budaya.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif dan aman, Polres Jember Polda Jawa Timur mengintensifkan pengamanan dengan menggelar Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) melalui patroli skala besar.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Kapolres Jember AKBP Bobby A Condroputra menyampaikan bahwa patroli malam hari akan diperkuat di sejumlah titik rawan, terutama di wilayah yang menjadi pusat kegiatan budaya maupun lokasi yang ramai dikunjungi warga.
“Menjelang bulan Suro, kami memahami adanya peningkatan aktivitas masyarakat, untuk itu, kami hadir dengan patroli skala besar, melibatkan personel gabungan dari Polres hingga Polsek jajaran guna memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujarnya Rabu, (25/6/2025)
Selain patroli, Polres Jember Polda Jatim juga melakukan pendekatan dialogis kepada tokoh masyarakat, pemuda, dan penyelenggara kegiatan tradisi.
Polres Jember Polda Jatim mengajak masyarakat agar turut menjaga situasi tetap damai dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas keamanan.
“Diharapkan kegiatan ini menjadi bukti komitmen Polres Jember dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta menjaga budaya lokal tetap berjalan dengan aman dan tertib,” pungkas Kapolres Jember. (*)
Daniel/Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
