Terasistana.id Aceh Tengah — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berencana mendirikan Sekolah Rakyat sebagai upaya konkrit mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam mencerdaskan anak bangsa. Inisiatif ini terwujud berkat dukungan penuh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Bupati Aceh Tengah bersama rombongan tiba di lokasi pertemuan pada pukul 12.00 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Sosial Drs. H. Saifullah Yusuf. Pertemuan tersebut secara khusus membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Aceh Tengah, difasilitasi oleh Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08), Revitriyoso Husodo.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Tengah menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung penuh program-program nasional. “Kami di Aceh Tengah siap mendukung segala upaya demi menciptakan generasi yang cerdas dan berkualitas, sesuai dengan visi Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Menteri Sosial menyampaikan bahwa pendirian Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Sosial untuk menjangkau pendidikan hingga ke daerah terpencil. “Semua kebijakan harus berpihak kepada rakyat, sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Selain membahas Sekolah Rakyat, pertemuan ini juga menyinggung sejumlah program utama Kemensos lainnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ketua Umum Gerak 08, Revitriyoso Husodo, menambahkan bahwa sektor pendidikan merupakan fondasi utama kemajuan bangsa. “Semoga pertemuan ini membawa manfaat besar bagi generasi penerus, karena maju mundurnya suatu negara sangat bergantung pada kualitas pendidikannya,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran Kementerian Sosial yang terus menyuarakan pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat. “Terima kasih kepada Kemensos yang konsisten menjalankan amanat Presiden Prabowo, bahwa segala program harus untuk rakyat,” tutup Revitriyoso.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")