Terasistana.id Jakarta — Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK 08), Revitriyoso Husodo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono atas langkah cepat pemerintah dalam mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran.
Menurut Revitriyoso, langkah sigap yang diambil pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata Presiden Prabowo terhadap keselamatan dan kepentingan rakyat Indonesia, di mana pun mereka berada.
“Kami dari GERAK 08 mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dan Menlu Sugiono yang telah dengan cepat melakukan evakuasi terhadap WNI di Iran. Ini menunjukkan bahwa negara hadir dan berpihak kepada rakyatnya,” ujar Revitriyoso dalam keterangan persnya, Selasa (24/6/2025).
Lebih lanjut, Revitriyoso menegaskan bahwa langkah cepat pemerintah tersebut memberikan rasa aman bagi para WNI di luar negeri, sekaligus ketenangan bagi keluarga mereka di tanah air. Ia berharap pemerintah terus menjaga komitmennya dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia di berbagai belahan dunia.
“Langkah ini sekaligus menunjukkan kredibilitas Indonesia di mata dunia dalam melindungi warga negaranya,” tambahnya.
GERAK 08 sebagai gerakan yang mendukung penguatan ekonomi kreatif nasional menilai bahwa kebijakan luar negeri yang humanis dan berpihak kepada rakyat akan memberikan dampak positif bagi citra Indonesia, termasuk di sektor ekonomi kreatif.
Revitriyoso juga menyampaikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Iran atas peran aktifnya dalam proses evakuasi tersebut.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada KBRI yang telah menangani kasus ini dengan baik,” pungkasnya.











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)