Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur,
Sidoarjo –
Kontingen Kabupaten Sidoarjo siap berlaga pada Porprov Jatim IX 2025 yang digelar di Malang Raya. Ada 1.322 atlet, pelatih dan official yang akan bertanding. Mereka akan berlaga di 67 Cabang Olahraga/Cabor pada Porprov Jatim tahun ini. Pagi tadi, mereka dilepas Bupati Sidoarjo H. Subandi di pendopo Delta Wibawa, Senin, (23/6). Sebelum dilepas bupati, mereka didoakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah Junwangi Krian KH. Nur Kholis Misbah.
Bupati H. Subandi meminta atlet Sidoarjo dapat menunjukkan prestasinya. Ia meminta atlet Sidoarjo berhasil menjadi juara. Ia akan siapkan bonus yang besar bagi atlet yang pulang membawa medali. Janji bonus tersebut diharapkan menjadi pelecut semangat atlet Sidoarjo pada Porprov Jatim IX tahun 2025. Bahkan bonus bagi para atlet peraih medali akan ia naikkan. Meski bupati tidak menyebut besaran kenaikannya, namun ia berjanji yang akan diberikan lebih besar dari sebelumnya sebesar Rp. 40 juta.
“Bonus para atlet akan kita naik kan,”ucapnya yang disambut gembira para atlet.
Bupati H. Subandi juga meminta atlet Sidoarjo dapat menunjukkan rasa percaya diri saat berlaga. Kebanggaan sebagai atlet Sidoarjo harus ada dalam jiwa dan raga. Ia yakin dengan rasa itu mampu membawa harum nama Kabupaten Sidoarjo dikanca olahraga daerah.
“Pulang dari sini harus dengan kepala tegak, terus giat berlatih dan menjadi kebanggan keluarga dan Kabupaten Sidoarjo,”ucapnya.
Masih dikatakan Bupati H. Subandi, Pemkab Sidoarjo akan terus mensupport atlet-atlet olahraga yang ada. Dukungan anggaran yang cukup besar telah diberikan kepada KONI Sidoarjo. Pada Porprov Jatim IX tahun 2025 ini Pemkab Sidoarjo mengucurkan anggaran sebesar Rp. 16 milyar setengah. Dengan anggaran itu ia berharap KONI Sidoarjo mampu menunjukkan prestasi olahraga Sidoarjo semakin maju dan berkembang.
“Kita akan kejar, apakah tahun ini Porprov IX tahun 2025 dengan ketua KONI Sidoarjo yang baru mampu mencapai target yang diberikan pemerintah daerah,”ucapnya.
Sementara itu KONI Sidoarjo Imam Mukri Affandy mengatakan Porprov Jatim IX 2025 akan resmi dibuka tanggal 28 Juni 2025 di Stadion Gajayana Kota Malang. Namun saat ini sudah ada beberapa Cabor yang telah bertanding. Seperti Cabor Hapkido dan Cabor dayung yang telah diikuti atlet Sidoarjo.
“Poin perolehan medali sampai hari ini adalah 13 medali emas, 13 medali perak, 15 medali perunggu dan 93 poin,”ucapnya.
Imam mengatakan pada Porprov Jatim kali ini diterapkan sistem perhitungan poin untuk menentukan peringkat setiap kontingen. Oleh sebab itu perolehan medali emas bukan menjadi acuan untuk menentukan klasemen. Namun seluruh perolehan medali akan dikonversi menjadi poin. Saat ini kontingen Kabupaten Sidoarjo berada di peringkat kedua dengan perolehan 93 poin dibawah Kota Surabaya. Ia berharap kontingen Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai poin yang ditargetkan.
“Pada Porprov Jatim tahun 2023 dulu poin yang didapat oleh atlet Sidoarjo sebanyak 680 point, untuk Porprov tahun 2025 ini ditargetkan lebih tinggi sebesar 750 sampai 800 poin, tapi kami berharap lebih tinggi dari ini,”harapnya.
Imam juga mengatakan pelepasan Kontingen Sidoarjo akan dilakukan dua gelombang. Gelombang pertama dilakukan hari ini yang diikuti oleh Cabor Hockey out door, Cabor Akuatik, Cabor Atletik dan Cabor Kriket. Sedangkan untuk pelepasan gelombang kedua akan dilakukan hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 di pendopo Delta Wibawa. Pelepasan yang dilakukan langsung oleh bupati tersebut diharapkannya menjadi pemicu semangat para atlet dalam bertanding.
“Pelepasan Porprov tahun ini kami bagi menjadi dua gelombang, kalau hanya satu kali tempat ini tidak mencukupi, mohon bapak bupati nanti berkenan juga hadir melepas atlet-atlet kami berlaga untuk menambah semangat mengikuti Porprov tahun ini,”harapnya.
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
