Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
Sidoarjo –
Bupati Sidoarjo Subandi, menegaskan bahwa pendidikan tidak cukup hanya mengejar nilai akademis, namun harus dibarengi dengan pembentukan karakter yang kuat sejak usia dini. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara pelepasan siswa kelas VI SD Al Muslim Jawa Timur yang digelar di Hotel Aston Sidoarjo, Sabtu (21/6/25).
“Masa depan Sidoarjo ada di tangan anak-anak kita hari ini. Maka, membentuk karakter unggul, jujur, disiplin, dan berjiwa sosial sejak dini adalah hal yang sangat penting. SD Al Muslim telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai tersebut,” ucapnya.
Didampingi istri, yang sekaligus Ketua TP. PKK Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi, pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas peran sekolah dalam membangun generasi muda yang cerdas secara intelektual dan kuat secara moral. Menurutnya, masa depan daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama generasi pelajar yang sedang ditempa hari ini.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas VI SD Al Muslim yang hari ini resmi dilepas. Ini adalah tonggak penting dalam perjalanan pendidikan kalian. Jangan pernah berhenti belajar, teruslah berusaha meraih cita-cita dengan semangat dan akhlak yang baik,” ujarnya.
Subandi juga menambahkan bahwa kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan generasi yang berkualitas.
“Mencetak generasi berkualitas juga diperlukan sinergi bersama, baik pemerintah, guru, dan orang tua. Mari bersama-sama berkolaborasi untuk generasi Sidoarjo yang berkualitas,” imbuhnya.
Pihaknya juga berpesan kepada seluruh siswa, bahwa pelepasan ini bukan akhir dari pencapaian, namun justru menjadi awal dari perjuangan dalam meraih cita-cita yang tak luput dari peran serta orang tua dan guru.
“Jangan lupakan jasa guru dan orang tua. Hormati mereka. Teruslah melangkah dengan doa, usaha, dan semangat. Apa pun cita-cita kalian semuanya dimulai dari langkah kecil seperti hari ini,” tutupnya.
Tommi-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
