Terasistana.id,Jakarta
Jember, –
Memperingati HUT Bhayangkara ke-79, Polres Jember melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Patrang Jember, Senin (23/6/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Jember AKBP Bobby A Condroputra dan diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek jajaran, serta personel Polres Jember.
Usai ziarah dan tabur bunga, rombongan melanjutkan kegiatan ke Palagan Jomerto, sebuah monumen perjuangan yang menjadi simbol bersatunya Polri dan rakyat dalam melawan penjajahan Belanda.
Di tempat bersejarah ini, Polres Jember juga menyerahkan tali asih kepada ahli waris para pejuang yang dulu berjuang bahu-membahu bersama kepolisian.
Kapolres Jember AKBP Bobby A Condroputra menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga sebagai refleksi dan penyemangat bagi seluruh personel Polri untuk terus mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“Perjuangan para pahlawan adalah warisan semangat yang harus terus kita jaga. Hari ini kita hadir untuk menghormati dan melanjutkan perjuangan mereka dalam bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Holili, salah satu cucu dari pejuang yang turut berjuang bersama Polri, mengungkapkan rasa bangga dan harunya. “Kami sangat terharu karena perjuangan kakek kami masih dikenang. Terima kasih Polres Jember atas perhatian dan penghargaan ini,” ucapnya penuh haru.
Melalui kegiatan ini, Polres Jember tidak hanya memperingati hari Bhayangkara sebagai rutinitas tahunan, namun juga menjadikannya momen untuk memperkuat nilai sejarah dan kedekatan Polri dengan masyarakat.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
