Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
SUMENEP –
Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumenep menyampaikan ucapan selamat serta doa terbaik kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Ucapan ini disampaikan langsung oleh Ketua FKUB Sumenep, KH. Achmad Qusyairi Zaini, S.S., mewakili seluruh tokoh lintas agama di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Selain itu, Ketua FKUB Sumenep juga mengapresiasi Polres Sumenep Polda Jatim dalam mengisi peringatan Hari Bhayangkara ke -79 dengan kegiatan yang berorientasi kepada kegiatan sosial.
Menurut KH. Achmad Qusyairi Zaini, dengan kegiatan itu, Polri pada umumnya dan Polres Sumenep Polda Jatim khususnya telah membuktikan bahwa pengabdiannya untuk masyarakat bukan hanya soal keamanan dan penegakan hukum, namun juga kepedulian kesejahteraan masyarakat.
Dengan kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Polri dalam menyambut Hari Bhayangkara ke -79, menurut Ketua FKUB Kabupaten Sumenep adalah bukti nyata Polri untuk Masyarakat
“Bantuan Sosial dan Bakti kesehatan ini contoh nyata bahwa Polri peduli kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya,” ungkap KH. Achmad Qusyairi Zaini, Minggu (22/6).
Ketua FKUB Kabupaten Sumenep ini juga mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-79 dan mendoakan Polri semakin profesional dan dicintai masyarakat.
“Atas nama pribadi dan Forum Kerukunan Umat Beragama,saya ucapkan selamat hari Bhayangkara ke -79, semoga Polri semakin profesional, dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan serta kedamaian bangsa,” ungkapnya.
Ia menyampaikan ucapan tersebut merupakan bentuk dukungan FKUB terhadap peran vital Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan antarumat beragama di tengah masyarakat.
Menurutnya peringatan Hari Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025 menjadi momen penting untuk merefleksikan dedikasi Polri dalam mengayomi dan melayani.
Sebagai wadah sinergi antarumat beragama, FKUB menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Polri dalam memperkuat persatuan dan menciptakan suasana yang aman dan damai di Kabupaten Sumenep.
“Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut demi Indonesia yang rukun, tenteram, dan berkemajuan,” pungkas KH. Achmad Qusyairi Zaini.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
