Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
Sidoarjo –
Seratus lebih guru SD negeri dan swasta di Kecamatan Balongbendo ikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan/PKB yang digelar Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) Kecamatan Balongbendo. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekolah di Kabupaten Sidoarjo tersebut dibuka langsung Bupati Sidoarjo H. Subandi di pendopo Delta Wibawa, Senin, (23/6).
Bupati H. Subandi mengatakan dunia pendidikan di Kabupaten Sidoarjo terus bergerak dinamis. Selain itu berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Oleh karenanya dibutuhkan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Ia yakin guru sebagai kunci peradaban dan kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan akan mampu mewujudkannya.
“Kemajuan pendidikan tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen bersama untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan,”ucapnya.
Untuk itu lanjut Bupati H. Subandi, program PKB sangat relevan dan strategis untuk mewujudkan kemajuan pendidikan. Ia meminta PKB bukan hanya sekadar kewajiban administratif bagi guru. Tetapi harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan bermakna bagi generasi penerus bangsa.
“Saya berharap PKB bukan hanya sekadar kewajiban administratif saja, tetapi harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Sidoarjo,”ucapnya.
Bupati H. Subandi juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Komitmen tersebut untuk memastikan bahwa anak-anak Sidoarjo memiliki guru-guru yang hebat dan sekolah-sekolah yang berkualitas.
“Di tangan panjenengan semua, masa depan Sidoarjo ditentukan,”ujarnya.
Bupati H. Subandi juga berharap melalui workshop ini, para kepala sekolah dan guru tidak hanya menambah pengetahuan dan keterampilan semata. Namun juga mampu membangun jejaring profesional yang solid, menyusun perencanaan pembelajaran yang kontekstual dan mengembangkan budaya refleksi serta inovasi dalam proses belajar mengajar. Dan menurutnya yang lebih penting adalah menumbuhkan kembali semangat sebagai pendidik sejati yang melayani dengan hati.
“Saya ucapkan selamat mengikuti workshop. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar bagi peningkatan mutu pendidikan di umumnya,”ucapnya.
Tommi-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
