Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
Jember, –
Suasana Car Free Day (CFD) di Alun-Alun Jember, Minggu pagi, (22/6/2025), terasa beda dari biasanya. Warga yang datang untuk olahraga dan bersantai, kali ini juga bisa menikmati berbagai layanan publik dari Polres Jember. Mulai dari pelayanan SKCK, perpanjangan SIM, pembayaran pajak kendaraan, hingga pelayanan SPKT dan pemeriksaan kesehatan, semua tersedia lengkap di lokasi. Yang paling disambut antusias? Pemeriksaan kesehatannya, karena gratis!
Kapolres Jember AKBP Bobby A Condroputra juga turut hadir di tengah masyarakat. Didampingi para pejabat utama Polres, beliau terlihat menyapa langsung warga, bahkan ikut memantau pelayanan satu per satu.
“Ini bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-79. Kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan CFD adalah momen yang pas karena banyak warga berkumpul,” ujar Kapolres.
Selain pelayanan publik, Polres Jember juga menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga yang menginginkan. Kehadiran polisi di tengah masyarakat seperti ini pun mendapat sambutan hangat. Banyak warga yang mengaku terbantu dengan layanan langsung di lapangan tanpa harus ke kantor polisi.
“Kalau bisa rutin seperti ini, enak Pak. Sekalian olahraga, bisa ngurus perpanjangan SIM juga,” celetuk Hari salah satu warga sambil tersenyum.
Semaraknya kegiatan ini jadi bukti bahwa Polri terus berbenah dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirgahayu Bhayangkara ke-79!
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")