Terasistana.id,Jakarta
SURABAYA —
Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Polrestabes Surabaya Polda Jatim menunjukkan kepedulian sosialnya melalui aksi Bakti Religi pembersihan makam yang berlangsung di Makam Pegirikan, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh semangat oleh gabungan personel Polrestabes Surabaya, TNI, dan komunitas suporter Bonek.
Sebanyak 50 orang terlibat dalam kegiatan sosial ini. Mereka bekerja sama membersihkan area pemakaman yang menjadi bagian dari sejarah dan spiritualitas warga Surabaya.
Kasikum Polrestabes Surabaya, Kompol Didik, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar bentuk kebersamaan, tetapi juga bagian dari pelayanan tulus Polri kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan kehadiran Polri yang melayani sepenuh hati,” ujar Kompol Didik, Minggu (15/6).
Kegiatan ini disambut positif oleh warga sekitar. Kehadiran Bonek dalam kegiatan ini turut menjadi bukti bahwa solidaritas masyarakat Surabaya dapat tumbuh subur saat diberi ruang dan kepercayaan.
Para pemuda ini ikut ambil bagian dalam membersihkan area makam, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan semangat gotong royong di Hari Bhayangkara ke -79.
Bakti religi ini juga menjadikan pesan kemanusiaan yang dalam, bahwa sinergi antar unsur masyarakat, aparat keamanan, dan kelompok pemuda bisa menciptakan harmoni.
“Kami menghadirkan rasa aman dan damai di tengah kota kita Surabaya ini,” ujar Kompol Didik.
Selain menjadi rangkaian acara menuju Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa Polri terus bertransformasi menjadi lembaga yang semakin humanis, profesional, dan dicintai rakyat.
Daniel/Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
