Terasistana.id,Jakarta
Bali –
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Jembrana, Bali, Selasa (17/6/2025).
Program ini menjadi bagian dari langkah nyata Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Dalam konteks ini, keberadaan SPPG dinilai sangat penting sebagai unit pelayanan gizi di lingkungan kepolisian yang fokus memberikan manfaat langsung kepada pelajar sekolah dasar dan menengah.
SPPG Polres Jembrana akan melayani 3.492 penerima manfaat dari 11 sekolah di wilayah setempat. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari ribuan harapan untuk kehidupan yang lebih sehat dan masa depan yang lebih cerah.
Secara nasional, Polri telah membangun 90 unit SPPG. Dari jumlah tersebut, 12 unit telah beroperasi, 21 sedang dalam tahap verifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dan 57 lainnya dalam proses pembangunan. Tidak berhenti di situ, Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) menargetkan tambahan 28 SPPG lagi, sehingga total pembangunan mencapai 118 unit pada tahun 2025.
Polri pun membuka ruang kolaborasi luas dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga tenaga ahli kesehatan. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan keberlanjutan dan ketepatan sasaran program MBG, serta mewujudkan target nasional, termasuk zero accident dalam implementasinya.
“Tentunya kita selalu melaksanakan _food security_ sehingga minimalkan potensi terjadinya keracunan atau permasalahan yang muncul karena masalah-masalah yg mungkin bisa terjadi, sehingga masyarakat betul-betul bisa mendapatkan kualitas terbaik,” ujar pejabat Polri saat menyampaikan doorstop kepada awak media.
Dengan hadirnya SPPG Polres Jembrana, Polri menunjukkan bahwa tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga sejalan dengan tanggung jawab moral dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Gizi yang baik, kesehatan yang terjaga, dan pendidikan yang berkualitas adalah tiga pilar utama menuju bangsa yang tangguh dan berdaya saing.
Tak hanya itu, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pelaksanaan Bakti Kesehatan (Baktikes) Polri yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada ratusan warga setempat. Polri memberikan bantuan berupa lima kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai bentuk konkret dari semangat pelayanan dan empati.
Sejak 1 Juni hingga 16 Juni 2025, Polri telah melaksanakan Baktikes dengan total 179.863 peserta. Di wilayah Polda Bali saja, kegiatan serupa telah menyentuh 6.359 warga, disertai penyaluran bantuan berupa 1.443 paket sembako, 25 kaca mata, 7 kursi roda, 2 tongkat kruk, dan 2 tongkat tuna netra.
Daniel/ Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
