Terasistana.id Medan — Ketua Gerak Nusantara Sumatera Utara, Torop MH Sihombing, menyatakan dukungannya terhadap program hilirisasi dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan PTPN dalam pemanfaatan limbah batang sawit menjadi produk bernilai ekonomi, yakni gula merah.
Sebagai tahap awal, proyek percontohan akan dimulai dengan pengelolaan lahan seluas 10 hektare yang telah melalui proses replanting. “Ini adalah wujud nyata dukungan kami terhadap program hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah. Kami ingin membuktikan bahwa limbah batang sawit bisa diolah menjadi produk bernilai tambah yang mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya pengrajin nira sawit lokal,” ungkap Torop, Senin (16/6).
Dalam pelaksanaannya, program ini akan melibatkan tiga daerah penghasil nira sawit di Sumatera Utara, yaitu Pematangsiantar, Sei Rampah, dan Kisaran. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, Torop berharap kerja sama ini dapat membantu menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.
“Kerja sama ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat. Harapan kami, proyek ini menjadi langkah awal untuk pengembangan program-program lanjutan,” tambahnya.
Rencananya, launching perdana proyek ini akan dilaksanakan pada 20 Juni mendatang di PTPN Holding 4 Palm.Co Adolina. Melalui inovasi ini, Koperasi Gerak Nusantara optimistis menjadi pelopor produksi gula merah berbahan dasar batang kelapa sawit di Indonesia.
Produk gula merah ini dihasilkan dari “umbud”, yaitu bagian pucuk pohon sawit tempat terkumpulnya air nira. Umbud ini biasanya kaya akan kandungan air nira setelah pohon sawit mencapai usia sekitar 20 tahun, di mana biasanya pohon-pohon sawit tersebut ditebang dan dibuang. “Daripada dibuang, lebih baik kita manfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi,” jelas Torop.
Dalam kesempatan itu, Torop juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung program ini, termasuk Sekretaris Gerak Nusantara Sumut Fery Simarmata, dan Roberto Fransisco Purba selaku Manajer Koperasi Gerak Nusantara.
Secara terpisah, Ketua Umum Gerak Nusantara, Revitriyoso Husodo, turut mengapresiasi langkah yang diambil oleh Gerak Nusantara Sumut. “Kita harus terus mendukung program-program baik Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan masyarakat dan memberdayakan potensi lokal. Semoga niat baik ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain program hilirisasi, Gerak Nusantara juga menyatakan dukungannya terhadap program prioritas pemerintah lainnya, seperti ketahanan pangan dan pemberantasan korupsi.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
