Terasistana.id,Jakarta
BANYUWANGI —
Kapolda Jatim,Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si bersama Ketua PYKB Daerah Jatim, Ny. Dewi Nanang Avianto, beserta rombongan melaksanakan kunjungan ke SMA 2 Taruna Bhayangkara (SMADATARA) Jl.Pandan,Kembiritan – Genteng – Banyuwangi,Sabtu (14/6/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian pembinaan dan penguatan soliditas jajaran Polri serta agenda pembinaan organisasi Persatuan Yayasan Kemala Bhayangkari (PYKB) Daerah Jawa Timur.
Rombongan disambut dengan rangkaian penyambutan adat, pengalungan slayer, pagar betis siswa siswi, serta penampilan drum corps SMADATARA.
Dalam sambutannya di Ruang Agrapana, Kapolda Jatim memberikan motivasi serta arahan kepada siswa siswi SMADATARA.
Kapolda Jatim menerangkan pentingnya peranan pendidikan karakter dan kedisiplinan sejak dini dalam membentuk generasi emas menuju Indonesia Emas 2045, sejalan dengan arahan Presiden RI.
“Negara maju adalah negara yang diisi oleh generasi yang disiplin dan berkarakter,” tegas Kapolda Jatim di hadapan siswa siswi SMADATARA.
Ia juga mengatakan SMADATARA Banyuwangi ini menjadi contoh positif bagaimana dunia pendidikan turut mencetak generasi unggul dan berprestasi.
Selain itu, Kapolda Jatim juga membuka sesi tanya jawab dengan para taruna terkait aspek seleksi masuk Polri dan menyerahkan cinderamata dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk sinergitas antara dunia pendidikan dan kepolisian.
Sebagai informasi, SMADATARA yang berlokasi di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi itu diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Minggu (19/12/2021).
Sekolah berbasis kebhayangkaraan dan boarding school ini merupakan pengembangan kapasitas kelembagaan dari SMAN 2 Banyuwangi.
Ada penambahan kurikulum khusus kesamaptaan, pendidikan karakter kebangsaan serta bela negara.
Sekolah hasil kerja sama dengan Polri ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan dapat menjawab tantangan masa depan yang semakin dinamis dan kompleks.
Daniel Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")