Terasistana.id,Jakarta
JEMBER –
Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Jember, Wakapolres Jember Kompol Ferri Dharmawan mengajak masyarakat dan seluruh stakeholder meningkatkan produksi pertanian.
Hal itu disampaikan oleh Wakapolres Jember saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar di Balai Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kamis (12/6/2025).
Rapat tersebut diikuti oleh berbagai unsur terkait, di antaranya Kepala Desa Lojejer Mohamad Sholeh, petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan kelompok tani setempat.
Dalam suasana yang penuh keakraban, peserta rapat membahas berbagai strategi untuk meningkatkan produksi pertanian serta menjaga kestabilan distribusi pangan di wilayah desa.
Wakapolres Kompol Ferri Dharmawan juga menyampaikan dukungannya terhadap program ketahanan pangan dan menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat tani.
“Kami siap mendukung segala bentuk upaya positif demi kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ketahanan pangan,” ujar Kompol Ferri.
Sementara itu, Kepala Desa Mohamad Sholeh menyampaikan apresiasi pihak kepolisian terhadap isu-isu pertanian di tingkat desa.
Ia berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi konkret bagi para petani.
“Semoga sinergi antar instansi ini dapat mewujudkan desa yang mandiri dan tangguh dalam bidang pangan,” ungkap Mohamad Sholeh.
Sebelumnya, serapan gabah oleh Bulog Jember naik signifikan pada April 2025 menjadi 2.000 ton per hari.
Pada Februari – Maret 2025 bisanya serapan per hari 750-1000 ton.
Kenaikan ini hingga membuat pihak Bulog Jember harus mencari lantai jemur ke beberapa daerah diantaranya Kabupaten Bondowoso.
Total padi petani yang telah diserap Bulog Jember seberat 26.500 ton setara beras atau 55 ribu ton setara gabah.
Begitu pula komoditi jagung yang juga sudah kedua kali panen raya di Jember.
Dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden RI, Polres Jember terus menggelorakan swasembada pangan dengan mengajak masyarakat memanfaatkan lahan tidur.
Seperti halnya lahan yang berlokasi di Mako Polisi Sektor (Mapolsek) Jenggawah seluas 1.500 meter persegi dan sudah panen jagung.
Lahan tersebut menghasilkan jagung lebih kurang 1,2 ton dalam setiap panen.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")