Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
Sidoarjo –
Pemerintah Desa/Pemdes Sedatigede Kecamatan Sedati terus mengembangkan unit usaha BUMDes Berdikari Abadi miliknya. Selain unit usaha Bank Sampah, saat ini BUMDes Berdikari Abadi sedang mengembangkan unit usaha budidaya lele.

Tidak tanggung-tanggung, mahasiswa ITS digandengnya untuk menciptakan pakan tambahan dari limbah sampah organik. Hasilnya kulit buah nanas dan kulit semangka dapat diolah sebagai pakan tambahan ikan lele. Inovasi yang dinamakan Eco Enzim itu juga terbukti mampu mempercepat pertumbuhan ikan lele. Inovasi itu menarik perhatian Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana.

Pagi tadi, Kamis, (12/6), Wabup Mimik Idayana melihat langsung proses pembuatan Eco Enzim di BUMDes Berdikari Abadi. Disitu juga ditunjukkan budidaya lele dengan tambahan pakan Eco Enzim dan tidak. Wabup Mimik Idayana kagum dengan inovasi tersebut. Selain murah, bahannya juga mudah didapat.
“Prosesnya piye iki?,”ucap Wabup Mimik Idayana kepada mahasiswa ITS pencipta Eco Enzim, dijelaskan bahwa bahan Eco Enzim murni dari bahan organik tanpa bahan kimia. Semua kulit buah dapat dimanfaatkan kecuali kulit buah durian dan salak. Kulit-kulit buah tersebut cukup dicampur air dan gula jawa. Bahan-bahan tersebut kemudian dibiarkan berfermentasi selama 3 bulan dalam wadah tertutup, namun seminggu sekali wadah itu dibuka untuk mengeluarkan gasnya.“Ini perlu diketahui ibu-ibu,”ucap Wabup Mimik Idayana.

Wabup Mimik Idayana melihat proses pembuatan Eco Enzim sangat mudah. Bahkan ibu-ibu rumah tangga bisa membuatnya, bahannya pun mudah didapat disekitar dapur, selain itu ia melihat budidaya lele saat ini cukup mudah. Tidak perlu lahan luas. Cukup menggunakan galon air mineral bekas sudah bisa memelihara lele. Ibu-ibu bisa melakukannya untuk menambah pendapatan keluarga.
“Jadi ibu-ibu rumah pun bisa memelihara ikan lele, tidak punya lahan masih bisa budidaya lele seperti ini,”ucap Wabup Mimik Idayana usai melihat hasil budidaya lele dalam galon air mineral yang dilakukan RT 3 RW 3 Desa Sedatigede yang ditunjukkan saat itu.
Dalam kesempatan itu Wabup Mimik Idayana berterimakasih atas inovasi Eco Enzim yang dibuat. Menurutnya penggunaan bahan-bahan Eco Enzim mampu mengurangi timbunan sampah. Oleh karenanya inovasi Eco Enzim akan berperan mengatasi volume sampah.
“Eco Enzim bisa menjadi salah satu upaya mengurangi volume sampah di Sidoarjo,”ujarnya.
Tommi – Jatim









![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

