Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
JOMBANG –
Respon cepat dilakukan Polres Jombang Polda Jawa Timur menerjunkan personel tanggap bencana saat terjadi banjir di 8 Desa di Kecamatan Mojoagung Jombang.
Desa Kademangan menjadi desa terparah terdampak banjir, akibat luapan sungai Catakbanteng dan Kaligunting di Kecamatan Mojoagung ini.
Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengatakan, pihaknya telah menerjunkan puluhan personel bergabung bersama BPBD untuk melakukan penanganan bencana tersebut.
“Personel sudah diterjunkan ke lokasi – lokasi banjir untuk evakuasi warga terdampak,” ujar AKBP Ardi, Rabu (11/6).
Tak hanya itu, Polres Jombang Polda Jatim juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako bagi warga yang terdampak banjir.
“Dari data yang kami terima, dari 8 desa di Mojoagung, Desa Kademangan yang terparah terdampak,” kata AKBP Ardi.
Didampingi Plt. Kepala BPBD Jombang, Pejabat utama Polres Jombang dan Forkopimcam setempat, Kapolres Jombang juga mendatangi satu persatu rumah warga sambil menyerahkan bantuan.
“Kita memberikan support kepada BPBD Jombang untuk membantu penanganan dampak banjir dan memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok, kepada masyarakat yang terdampak,”tambah Kapolres Jombang.
Polres Jombang Polda Jatim juga menyiapakan peralatan perahu karet di sekitar lokasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Alhamdulillah, saat ini banjir sudah surut, ” pungkasnya.
Diketahui banjir setinggi 100-150 cm merendam 225 rumah warga di Dusun Kebondalem Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung.
Meski demikian mayoritas warga bertahan di rumah masing-masing hingga banjir surut.
Daniel/Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")