Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
Jember, –
Momen libur panjang Idul Adha jadi waktu yang pas untuk liburan bareng keluarga. Banyak warga Jember dan sekitarnya memilih menikmati suasana pantai sebagai destinasi favorit. Untuk memastikan liburan tetap aman dan nyaman, Polres Jember pun sigap turun tangan.
Melalui jajaran Polsek Ambulu, Polres Jember menggencarkan patroli dan pengamanan di sejumlah titik wisata pantai, khususnya di Pantai Watu Ulo dan Payangan yang selalu jadi magnet wisatawan saat libur panjang. Sabtu, (7/6/2025)
Kapolres Jember AKBP Bobby A Condroputra, melalui Kapolsek Ambulu AKP Latifa, mengatakan bahwa patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Tim patroli kami sebar ke area-area rawan, baik di parkiran, jalur masuk, hingga area bibir pantai. Tujuannya supaya masyarakat bisa menikmati liburan dengan tenang,” ujar AKP Latifa dengan ramah saat ditemui di sela patroli.
Selain pengamanan, petugas juga aktif memberikan imbauan kepada pengunjung agar tetap berhati-hati saat bermain di area pantai, khususnya yang membawa anak-anak. Beberapa titik yang dianggap rawan ombak besar juga sudah dipasangi tanda peringatan.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak berenang terlalu jauh dan tetap menjaga kebersihan lingkungan wisata,” tambahnya.
Upaya ini mendapat respon positif dari pengunjung. Banyak yang merasa lebih nyaman dan tenang karena kehadiran petugas yang siaga di lokasi.
Daniel/Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")