Terasistana.id Jakarta – Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif, Revitriyoso Husodo, memberikan apresiasi tinggi terhadap program yang digagas oleh Pertamina Patra Niaga dalam mengelola limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Menurutnya, ini merupakan terobosan luar biasa yang tidak hanya memanfaatkan limbah, tetapi juga memberdayakan masyarakat.
“Kami mendukung penuh program Pertamina seperti UCollect (pengumpulan minyak jelantah) dan Reverse Vending Machine (RVM) untuk penukaran botol plastik. Program ini selaras dengan semangat pemberdayaan dan keberlanjutan,” ujar Revitriyoso (7/6).
Peluncuran perdana program tersebut bertepatan dengan peluncuran Pertamax Green 95 di Kota Semarang, yang juga diiringi kampanye peduli lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan di SPBU 41.502.02, Jalan Sisingamangaraja, Semarang.
Pertamina Patra Niaga menghadirkan dua program utama:
UCollect, yaitu tempat pengumpulan minyak jelantah rumah tangga yang dapat disetorkan oleh masyarakat.
RVM (Reverse Vending Machine), yaitu mesin penukaran botol plastik bekas dengan sistem penghargaan berupa poin, e-wallet, e-voucher MyPertamina, dan insentif lainnya.
Plt. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar upaya pengumpulan limbah, namun lebih dari itu, sebagai gerakan membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya peran kecil dalam merawat lingkungan.
“Kami percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Melalui program UCollect dan RVM, kami ingin menjadikan SPBU sebagai tempat masyarakat bisa berkontribusi langsung terhadap lingkungan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (6/6).
Program UCollect sendiri telah berjalan sejak Desember 2024 dan menjadi bagian dari inisiatif pengolahan minyak jelantah menjadi energi terbarukan, seperti Sustainable Aviation Fuel (SAF) dan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).
Ega menambahkan, momen Hari Lingkungan Hidup ini menjadi ajakan terbuka bagi seluruh masyarakat: menjaga bumi bisa dimulai dari rumah, dari dapur kita, dari botol plastik yang biasa dibuang, dan juga dari pilihan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti Pertamax Green 95.












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)