Terasistana.id,Jakarta
SURABAYA –
Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kepedulian sosial melalui kegiatan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1446 H/2025 M.
Melalui panitia yang dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Jatim, sebanyak 400 ekor sapi dan 1.042 ekor kambing berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada berbagai penerima manfaat di wilayah Jawa Timur.
Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 381 sapi dan 998 kambing.

Ketua Panitia, Kombes Pol Ari Wibowo, S.I.K., M.H, menyampaikan bahwa permohonan hewan kurban dari berbagai lembaga mencapai 235 permintaan, namun yang dapat dipenuhi sebanyak 150.
“Kami menerima hewan kurban dari seluruh satuan kerja dan jajaran Polres. Ini adalah bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat,” ujarnya Jumat (6/6).
Kombes Pol Ari mengatakan distribusi hewan kurban telah dilakukan secara bertahap sejak tanggal 3 hingga 6 Juni 2025.
Sebanyak 90 ekor sapi dan 19 ekor kambing telah disalurkan ke 33 pondok pesantren, 25 yayasan yatim piatu, 5 asrama Polri, 16 mitra Polri, serta 30 masjid dan mushola di berbagai daerah.
Pada puncak kegiatan yang berlangsung hari Jumat (6/6/2025), Polda Jatim sendiri menyembelih 10 ekor sapi dan 5 ekor kambing di Mapolda.

Dagingnya dibagikan melalui 800 kupon kepada anggota Polri, PNS, petugas kebersihan, parkir, dan mitra kerja di lingkungan Mapolda Jatim.
Selain itu, 1 ekor sapi secara simbolis diserahkan kepada Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya, serta 25 ekor sapi lainnya dikirim ke berbagai yayasan dan lembaga keagamaan di Jawa Timur.
Guna memastikan kesehatan hewan dan kelayakan konsumsi daging, Polda Jatim menggandeng Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam proses pemeriksaan dan pengelolaan.
“Kegiatan ini menjadi wujud nyata pelaksanaan Polri Presisi yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan di tengah masyarakat,” pungkas Kombes Pol Ari.
Daniel/Yunus.












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)