Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Kepedulian akan pembangunan Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo. Siang tadi mereka mendatangi pendopo Delta Wibawa, Selasa, (3/6). Ada sekitar 30 mahasiswa yang datang. Kedatangan mereka diterima Bupati Sidoarjo H. Subandi dengan baik. Bahkan ia bersedia menandatangani pakta integritas tentang komitmen pelaksanaan 14 program prioritas pemerintah daerah.
Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi kedatangan puluhan HMI Cabang Sidoarjo. Ia mengajak mereka dialog didalam pendopo. Ada beberapa kepala dinas yang mendampingi bupati saat dialog. Bupati ingin mereka menyampaikan segala uneg-unegnya untuk ikut bersama membangun Sidoarjo. Meski sebelumnya mereka telah berorasi terkait seratus hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi-Hj. Mimik Idayana didepan pendopo.
Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan sejumlah capaian yang dilakukannya selama seratus hari menjabat. Bahkan ia berkomitmen untuk membangun Kabupaten Sidoarjo secara berkelanjutan. Ia juga tegaskan bahwa berbagai program pembangunan telah berjalan. Mulai dari proyek betonisasi, bantuan permodalan bagi UMKM serta pemberian beasiswa.
“Terkait infrastruktur, kami telah membentuk 18 Satgas (Satuan Tugas) untuk menangani jalan rusak sehingga jika ditemukan jalan rusak bisa segera diperbaiki,” ujar H. Subandi.
Bupati H. Subandi menegaskan komitmen dirinya untuk terus memperbaiki Kabupaten Sidoarjo. Aduan masyarakat secepat mungkin diresponnya. Ia bersama wakil bupati telah membagi tugas untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di masyarakat.
“Tugas bupati dandan-dandan untuk Kabupaten Sidoarjo,”ucapnya.
Ketua Umum HMI Cabang Sidoarjo Dandi Amar Rizky mengatakan kedatangannya menemui bupati untuk memberikan evaluasi terkait seratus hari kinerjanya dalam memimpin Kabupaten Sidoarjo. Selain itu beberapa tuntutan juga disuarakannya. Menurutnya seratus hari kerja adalah tolak ukur untuk kinerja selanjutnya.
“Kami datang kemari tidak untuk membenci pemerintah tetapi kami sebagai warga Sidoarjo kami cinta pemerintah dan memberikan evaluasi karena cinta,”ucapnya.
Dandi juga mengatakan kedatangannya juga untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dirangkumnya bersama dalam policy brief. Menurutnya dokumen tersebut sebagai bahan solusi untuk pembangunan pemerintahan yang lebih baik kedepannya. Ia sendiri ingin 14 program prioritas bupati dan wakil bupati Sidoarjo kedepan dapat berjalan lancar sesuai keinginan masyarakat.
“Kami datang kemari tidak hanya memberikan tuntutan saja, namun kami memberikan rangkaian dasar pemikiran kami melalui bentuk policy brief agar kedepan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo berjalan lancar,” ucapnya.
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
