Terasistana.id,Jakarta
Bangka Barat
Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79, Polres Bangka Barat menggelar kegiatan Bakti Kesehatan berupa pengobatan gratis untuk masyarakat umum. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Rabu, 4 Juni 2025 besok, bertempat di Terminal Lama Mentok, tepatnya di depan Masjid Jami Mentok, mulai pagi hari. 3 Juni 2025
Kegiatan ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa dipungut biaya. Pemeriksaan yang disediakan meliputi cek tekanan darah (tensi), gula darah, asam urat, kolesterol, serta pemeriksaan dasar lainnya. Selain itu, obat-obatan juga akan dibagikan secara gratis sesuai hasil diagnosa tenaga medis di lokasi.
Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha, S.H., S.I.K., melalui PS Kasi Humas Iptu Yos Sudarso, mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat.
“Bakti kesehatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polres Bangka Barat kepada masyarakat. Kami ingin hadir tak hanya sebagai pelindung dan pengayom, tetapi juga sebagai sahabat yang peduli terhadap kesehatan warganya,” ujar Iptu Yos.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara yang ke-79
Sementara itu, PS Kasidokkes Polres Bangka Barat Eko Setiadi, menambahkan bahwa tim medis dari Polres siap melayani warga dengan maksimal.
“Kami menyiapkan tenaga medis dan fasilitas yang memadai untuk pemeriksaan kesehatan dasar. Harapan kami, masyarakat bisa lebih sadar pentingnya deteksi dini penyakit, dan mulai peduli terhadap gaya hidup sehat,” jelas Eko.
Bakti kesehatan ini terbuka untuk umum tanpa syarat administrasi. Cukup datang, periksa, dan dapatkan layanan secara gratis.
YNT – BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")