Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
Sidoarjo –
Pemerintah kabupaten Sidoarjo menggelar Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2025, yang dilaksanakan di pendopo Delta wibawa, Senin 02/06/2025.
Bupati Sidoarjo H. Subandi SH, M.Kn sebagai inspektur upacara membacakan sambutan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudhian Wahyudi yang menjelaskan bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sehingga nilai – nilai Pancasila harus diterapkan dalam berbagai bidang agar setiap kemajuan berakar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial.
“Dalam pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia,”katanya.
Pemerintah telah menetapkan asta cita sebagai delapan agenda prioritas menuju indonesia emas 2045 dimana salah satu yang paling fundamental dalam asta cita tersebut adalah ideologi Pancasila harus senantiasa dikokohkan serta revitalisasi nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan harus dilakukan seperti memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.
Dalam membacakan sambutan Bupati Subandi juga mengajak untuk memperkokoh ideologi pancasila yang berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial serta mengajak seluruh masyarakat agar bergotong royong, menghargai perbedaan dan menanamkan nilai – nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan selain itu juga mengajak semua pihak untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa dan bernegara.
“Mari kita jadikan hari lahir pancasila ini sebagai momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa dan bernegara,”pungkasnya.
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
