Camelia Mendukung Pemerintah Indonesia Belajar dari Lapas di China untuk Tingkatkan Sistem Pemasyarakatan

Camelia Petir, Sekretaris Jenderal Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA).

Terasistana.id Jakarta – Camelia Petir, Sekretaris Jenderal Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang berencana mempelajari dan mengadopsi sistem Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di China untuk meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan di Tanah Air, Jakarta, 2 Juni 2025.

Dalam upaya memperbaiki efektivitas sistem pemasyarakatan, Kemenkumham berencana mengadopsi beberapa pendekatan yang telah diterapkan di Lapas China, antara lain:

Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatkan akses pendidikan serta pelatihan keterampilan bagi narapidana guna meningkatkan kemampuan dan kesadaran diri mereka.

Kerja dan Produktivitas
Mengembangkan program kerja bagi narapidana agar mereka dapat menjadi lebih produktif, memperoleh keterampilan kerja, serta membantu membiayai kehidupan selama menjalani hukuman.

Rehabilitasi dan Terapi
Memperluas akses terhadap layanan rehabilitasi dan terapi untuk membantu narapidana mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan mereka melakukan tindak kriminal.

Pengawasan dan Keamanan
Memperkuat sistem pengawasan dan keamanan di dalam Lapas demi mencegah terjadinya tindak kejahatan serta menjamin keselamatan narapidana dan petugas.

Partisipasi Masyarakat
Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi guna mempermudah reintegrasi narapidana ke dalam kehidupan sosial setelah bebas.

Dengan mencontoh sistem pemasyarakatan China, Kemenkumham berharap dapat membentuk sistem yang lebih manusiawi, produktif, dan efektif, yang mampu mendorong narapidana untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

“Kami berharap dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, sistem pemasyarakatan Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan mampu membantu narapidana untuk berubah dan kembali ke masyarakat dengan baik,” ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.

Kemenkumham juga akan terus melakukan kajian serta evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa reformasi sistem pemasyarakatan berjalan optimal sesuai kebutuhan dan konteks Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *