Terasistana.id Jakarta – Camelia Petir, Sekretaris Jenderal Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang berencana mempelajari dan mengadopsi sistem Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di China untuk meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan di Tanah Air, Jakarta, 2 Juni 2025.
Dalam upaya memperbaiki efektivitas sistem pemasyarakatan, Kemenkumham berencana mengadopsi beberapa pendekatan yang telah diterapkan di Lapas China, antara lain:
Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatkan akses pendidikan serta pelatihan keterampilan bagi narapidana guna meningkatkan kemampuan dan kesadaran diri mereka.
Kerja dan Produktivitas
Mengembangkan program kerja bagi narapidana agar mereka dapat menjadi lebih produktif, memperoleh keterampilan kerja, serta membantu membiayai kehidupan selama menjalani hukuman.
Rehabilitasi dan Terapi
Memperluas akses terhadap layanan rehabilitasi dan terapi untuk membantu narapidana mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan mereka melakukan tindak kriminal.
Pengawasan dan Keamanan
Memperkuat sistem pengawasan dan keamanan di dalam Lapas demi mencegah terjadinya tindak kejahatan serta menjamin keselamatan narapidana dan petugas.
Partisipasi Masyarakat
Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi guna mempermudah reintegrasi narapidana ke dalam kehidupan sosial setelah bebas.
Dengan mencontoh sistem pemasyarakatan China, Kemenkumham berharap dapat membentuk sistem yang lebih manusiawi, produktif, dan efektif, yang mampu mendorong narapidana untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
“Kami berharap dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, sistem pemasyarakatan Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan mampu membantu narapidana untuk berubah dan kembali ke masyarakat dengan baik,” ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.
Kemenkumham juga akan terus melakukan kajian serta evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa reformasi sistem pemasyarakatan berjalan optimal sesuai kebutuhan dan konteks Indonesia.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
