Terasistana.id Majalengka — Ribuan warga Majalengka tumpah ruah di halaman Pondok Pesantren Ekologi Al-Mizan, Sabtu (31/5/2025). Cuaca cerah, suasana semarak, dan semangat yang membuncah mengiringi puncak perayaan Hari Lahir ke-75 Fatayat NU. Tak sekadar acara seremonial, Harlah kali ini menjelma jadi panggung besar bagi perempuan, pesantren, dan gerakan hijau di Majalengka.
Sejak pagi, Kompleks Al-Mizan Wanajaya sudah ramai. Stand-stand bazar UMKM Fatayat NU dipadati pengunjung. Apalagi, acara yang dihelat selama 2 hari ini diisi dengan berbagai kegiata seperti Workshop menulis bareng Penerbit Kompas, pelatihan bikin website dari Pandi.id dan kegiatan donor darah yang ramai peminat. Ada juga pasar murah yang bikin emak-emak antusias berburu kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Ketua Fatayat NU Kabupaten Majalengka, Hj. Upik Rofiqoh, tampil penuh semangat. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Fatayat bukan sekadar organisasi pelengkap, melainkan kekuatan perubahan yang hadir untuk melindungi perempuan, melestarikan budaya, dan membangun bangsa. “Fatayat NU telah tumbuh dari langkah kecil menjadi gerakan besar yang menerangi negeri. Kita harus mengambil peran aktif dalam kehidupan sosial, budaya, bahkan politik,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.
Upik menyoroti maraknya kekerasan terhadap perempuan yang masih menjadi masalah serius, termasuk di Majalengka. Ia menyebut, pada 2024 saja, tercatat hampir 200 kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah ini, sebagian besar menimpa perempuan muda dan ibu rumah tangga. “Fatayat harus hadir sebagai pelindung dan pendamping, menjadi rumah aman, jembatan hukum, dan teman yang tidak menghakimi,” tegasnya.
Tak hanya menjadi pelindung, Fatayat NU juga didorong menjadi kekuatan ekonomi. Menurut data BPS yang dikutip Upik, dari lebih 45 ribu pelaku UMKM di Majalengka, hanya sekitar 31 persen yang dijalankan oleh perempuan. Karena itu, Fatayat akan mengembangkan program pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, dan pemanfaatan digital agar lahir generasi FatayatPreneur: perempuan muda NU yang mandiri dan berdaya saing. “Perempuan tidak cukup hanya bertahan, mereka harus tumbuh dan menyejahterakan,” tegasnya.
Upik juga menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai pendidik utama di dalam keluarga. Ia mendukung penuh program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menitikberatkan pada penguatan keluarga, seperti Sekoper Cinta dan Satu OPD Satu Desa Binaan. “Kami siap bersinergi untuk memperkuat ketahanan keluarga, pendidikan anak, dan nilai kebangsaan dari akar yang paling dalam: rumah tangga. Karena bangsa yang kuat dimulai dari ibu yang kuat,” pungkasnya.
Namun momen paling ditunggu-tunggu datang siang hari—saat Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi hadir. Sosok yang akrab disapa Kang Dedi ini disambut meriah oleh para santri, pengurus Fatayat NU, dan ribuan hadirin. Gaya khasnya yang santai dan membumi langsung mencairkan suasana.
Dalam sambutannya, Kang Dedi menekankan pentingnya peran pesantren dan perempuan dalam menjaga bumi. “Pesantren bukan cuma tempat ngaji, tapi benteng moral yang harus turun tangan menyelamatkan lingkungan. Dan kiai, bagi saya, bukan cuma guru agama—tapi penjaga bumi,” tegas Dedi disambut riuh tepuk tangan.
KH. Maman Imanulhaq, pimpinan Ponpes Al-Mizan, menegaskan bahwa pesantren ekologi bukan tren sesaat. “Mencintai bumi adalah bagian dari keimanan. Kami ajarkan santri bahwa menebang pohon sembarangan itu kezaliman, dan buang sampah sembarangan itu dosa,” ujarnya lantang.
Acara ini juga dihadiri para tokoh nasional dan daerah, termasuk Direktur Urusan Agama Islam Kemenag RI Dr. H. Arsad Hidayat, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Maino Dwi Hartono, dan Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman.
Bupati Eman menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan acara yang dinilainya sukses memadukan spiritualitas, budaya, dan semangat perubahan. “Fatayat NU dan Ponpes Al-Mizan menunjukkan bahwa pembangunan tak melulu soal infrastruktur. Ketika masyarakat, perempuan, dan pesantren bersatu, Majalengka tumbuh bukan cuma secara fisik, tapi juga rohani dan sosial,” ujar Bupati.












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)