Terasistana.id Bandung Barat – Dua pengusaha asal Kabupaten Bandung Barat (KBB), H. Farid Alwan (Haji Farid) dan Aep Saepudin Sutarlan (Aepdinlan), menjadi motor penggerak lahirnya peluang investasi strategis berbasis ketahanan pangan melalui model Koperasi Merah Putih di daerah Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, 1 Juni 2025.
Persahabatan keduanya berakar dari aktivitas mereka di Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta kesamaan pengabdian dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Haji Farid aktif di Lembaga Pengembangan Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), sedangkan Aepdinlan berkiprah di Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) tingkat cabang.
Bermodal jaringan luas dan kesamaan visi, mereka membuka komunikasi intensif untuk menggaet investor-investor yang memiliki orientasi pada ketahanan pangan nasional. Salah satu kekuatan utama yang ditawarkan Haji Farid adalah akses pengelolaan lahan lebih dari 22 hektar di kawasan Cijenuk, yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian, peternakan, dan sektor usaha lainnya.
“Memaksimalkan 10 hektar saja sudah luar biasa. Contohnya, jika ditanami jagung, hasilnya bisa dikembangkan menjadi produk turunan yang bernilai industri,” ujar Haji Farid. Ia juga membuka peluang investasi baik secara perorangan maupun perusahaan, dengan sistem yang fleksibel sesuai dengan kapasitas investor.
Koperasi Merah Putih yang dipelopori Haji Farid di desanya menjadi model pemberdayaan ekonomi gotong royong yang mengusung semangat Pancasila. Koperasi ini diharapkan bisa menjadi percontohan di Kabupaten Bandung Barat bahkan di tingkat Jawa Barat.
Aepdinlan, yang berasal dari Kecamatan Ngamprah, memberi dukungan penuh kepada sahabatnya. Ia menegaskan, meski lokasi Cijenuk jauh dari pusat pemerintahan KBB, selama bisnis itu menguntungkan, legal, dan sejalan dengan semangat NKRI, maka harus dijalankan.
“Saya terbiasa dengan tagline pengusaha nasionalis. Selama jelas keuntungannya dan aman secara regulasi, kita gas! Apalagi ini bagian dari program nasional,” tegas Aepdinlan. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi semacam ini ibarat “Haji Farid punya kertas putih, investor punya pensil warna. Tinggal bagaimana kita menciptakan lukisan yang indah.”
Aepdinlan juga akan melakukan market sounding ke jaringan nasional, termasuk kalangan alumni pelatihan mindset bisnis seperti Millionaire Mindset Boot Camp dan Millionaire Race yang dikenal memiliki sensitivitas tinggi terhadap peluang investasi.
“Kita usung sistem sharing profit yang adil. Investasi dalam koperasi ini adalah wujud nyata ekonomi gotong royong ala Pancasila. Semoga para investor bisa melihat potensi ini sejak awal,” tutup Aepdinlan.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")