Terasistana.id
“Sangkan hirup ulah saukur hirup. Hirup kudu nyiptakeun kahirupan.” (Pepatah Banten)
Bersama dua sahabat karib, dari Jakarta kami bertiga menuju ITB di Bandung. Pagi itu, Rabu, 28 Mei 2025, di Aula Barat ITB, kami menghadiri Studium Generale bertajuk “Transmigrasi Baru, Indonesia Maju.” Mengikuti pepatah lama dari kampung halaman, “Hidup jangan sekadar hidup. Hidup harus menciptakan kehidupan.
Dalam atmosfer historis, Aula Barat ITB, sebuah momentum intelektual terukir. Studium Generale bertajuk “Transmigrasi Baru, Indonesia Maju” menjadi panggung bagi lahirnya gagasan revolusioner tentang transmigrasi yang bukan sekadar pemindahan penduduk, melainkan sebuah force—gaya perubahan sosial dan peradaban.
Iftitah Sulaiman Suryanagara , saya memanggilnya Bang If/COS membuka dengan kalimat yang menggugah: “Transmigrasi adalah force. Bukan hanya pemindahan penduduk, tapi gaya yang mendorong perubahan peradaban bangsa.” Beliau menyitir prinsip dasar fisika: W = F × S (Work = Force × Distance). Transmigrasi Baru adalah gaya tersebut—energi terarah yang mendorong perubahan konkret di kawasan-kawasan baru.
Namun gaya tanpa arah adalah energi yang hilang. Maka diperkenalkanlah kerangka 5T+ sebagai peta jalan transformasi:
Trans Tuntas – Menyelesaikan persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar secara menyeluruh.
Trans Lokal – Membangun di atas fondasi kearifan dan budaya lokal, Trans Karya Nusa – Mengangkat potensi daerah menjadi kekuatan ekonomi nasional,
Trans Patriot – Mengajak pemuda, akademisi, dan profesional menjadi pelaku, bukan penonton sejarah, Trans Gotong Royong – Kolaborasi lintas sektor: pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Melengkapi kerangka 5T+, Bang If/Cos menanamkan kerangka strategis Ends = Ways × Means, Ends: Tujuan mulia bangsa—keadilan sosial, kesejahteraan, kedaulatan, Ways: Strategi dan inovasi sebagai jalan, Means: Sumber daya yang kita miliki—alam, manusia, dan budaya.
“Potensi tanpa gerak hanyalah energi yang membeku,” tegas Bang Iftitah. “Seperti nikel tanpa pabrik, sawit tanpa industri, atau pemuda tanpa aksi.” Video dokumenter yang ditampilkan membentangkan sejarah panjang transmigrasi, dari masa kolonial, Orde Baru, hingga hari ini. Cuplikan Singapura—negara kecil tanpa sumber daya namun maju—menjadi pukulan reflektif.
“Kalau Singapura bisa menciptakan nilai dari keterbatasan, mengapa kita yang berkelimpahan justru diam, Puncaknya, program Trans Patriot diluncurkan—sebuah panggilan aksi untuk generasi muda, “Terjun ke lapangan, bangun riset, ciptakan inovasi, jadilah lentera perubahan.”
Di akhir orasi, Bang Iftitah menggugah, Transmigrasi Baru adalah force. Dan kalian semua—mahasiswa ITB, pemuda bangsa—adalah energi. Pilih: menjadi gaya yang mendorong perubahan, atau menjadi massa yang diam. Masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Waktunya bukan besok, tapi sekarang.”
Di aula itu, bukan hanya lampu yang menyala—tapi lentera-lentera kecil di dada generasi muda: lentera peradaban yang siap menyalakan harapan Indonesia












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)