Terasmedia.id MAJALENGKA — Ribuan masyarakat Majalengka memadati kompleks Ponpes Ekologi Al Mizan Wanajaya, Majalengka, Sabtu (31/5). Karuan saja, Bapak Aing, sebutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, siang ini menyambangi Wanajaya, untuk menghadiri Puncak Acara Harlah Fatayat NU ke-75 yang diselenggarakan Fatayat NU Majalengka.
Dalam sambutannya, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis. Di tengah krisis lingkungan yang mengkhawatirkan, pesantren perlu tampil sebagai benteng moral dan pusat gerakan penyelamatan bumi.
“Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga benteng moral yang harus ikut menyelamatkan lingkungan. Kiai itu bukan hanya guru ngaji, tapi penjaga bumi,” kata KDM di hadapan ribuan masyarakat dan kader Fatayat NU yang hadir.
Ia juga menyampaikan kekagumannya kepada KH. Maman Imanulhaq yang yang selama ini konsisten mengusung pesantren hijau.
Menurutnya, apa yang dilakukan KH Maman dengan Pesantren Al Mizan menjadi contoh bagaimana agama, pendidikan, dan lingkungan bisa menyatu secara harmoni.
“Kang Maman ini sahabat saya yang jelas pemihakan terhadap kelestarian alam. Pesantren seperti ini yang harus kita perbanyak. Islam jangan hanya terdengar di mimbar, tapi harus terasa sampai ke akar rumput. Termasuk soal lingkungan,” tegas KDM.
Ajaran Islam, kata Gubernur Jawa Barat itu, sangat kaya dengan nilai-nilai ekologis, mulai dari hemat air hingga perintah menanam pohon. Usai acara, KDM pun menyempatkan menanam pohon Matoa sebagai simbol ajakan KDM untuk menanam pohon.
“Kalau umat Islam benar-benar mengamalkan ajaran Rasulullah, bumi kita tidak akan rusak seperti sekarang. Masalahnya bukan ajarannya kurang, tapi kesadarannya yang perlu dibangkitkan. Dan itu bisa dimulai dari pesantren,” ujar mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Pimpinan Ponpes Al-Mizan, Dr. KH. Maman Imanulhaq mengatakan, kesadaran ekologis adalah bagian dari ibadah. Ia menjelaskan bahwa konsep pesantren ekologi bukan sekadar gaya hidup, tapi bagian dari komitmen keislaman yang menyeluruh.
“Kami ajarkan kepada santri bahwa membuang sampah sembarangan itu dosa. Menebang pohon sembarangan itu kezaliman. Jadi mencintai bumi adalah bagian dari mencintai Tuhan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fatayat NU Kabupaten Majalengka, Nyai Hj. Upik Rofiqoh, menyebut bahwa peringatan Harlah kali ini bukan sekadar seremoni, tapi momentum untuk menguatkan peran perempuan dalam menjawab tantangan zaman.
“Kami ingin Fatayat NU tampil sebagai pelopor dalam isu-isu besar seperti lingkungan, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi. Majalengka harus jadi titik tolak gerakan perempuan Nahdliyin yang membumi dan membangun,” ujar Nyai Upik.
Acara Harlah ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari pasar murah, bazar UMKM Fatayat NU, workshop menulis bersama Penerbit Kompas, pelatihan pembuatan website dari Pandi.id, hingga donor darah yang bekerja sama dengan PMI Cirebon.
Panggung budaya menampilkan seni tradisi khas Cirebon dan Majalengka seperti Tari Topeng Rampak, Qi Buyut Rebound, Gembyung Buhun, hingga pertunjukan modern Tebootory yang mengangkat tema alam dan kearifan lokal.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, antara lain Dr. H. Arsad Hidayat (Direktur Urusan Agama Islam Kemenag RI), Maino Dwi Hartono (Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, serta Kepala Kemenag Majalengka dan Kanwil Kemenag Jawa Barat.
Bupati Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, mengapresiasi semangat kolaborasi yang ditunjukkan Fatayat NU, pesantren, dan masyarakat dalam menggelar peringatan Harlah ini. Ia menilai pendekatan yang dilakukan sangat relevan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kami di Pemkab Majalengka menyambut baik gerakan seperti ini. Ketika pesantren, perempuan, dan masyarakat bersatu dalam semangat merawat lingkungan dan budaya, maka Majalengka akan tumbuh tidak hanya secara ekonomi, tapi juga spiritual dan sosial,” ucap Bupati.












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)