Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
PAMEKASAN –
Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto bersama Pejabat Utama (PJU) Polres Pamekasan dan Ketua Bhayangkari Cabang Pamekasan Ny. Maya Hendra beserta pengurus Bhayangkari Cabang Pamekasan, melakukan panen hasil budidaya ikan lele dan budidaya tanaman Hortikultura di lokasi sekitar pekarangan Asrama Polres Pamekasan.
Kegiatan ini berlangsung penuh semangat dan kebersamaan, menandai keseriusan jajaran Polres Pamekasan Polda Jatim dalam mendukung program ketahanan pangan.
Budidaya lele dan tanaman hortikultura ini merupakan salah satu bentuk inovasi Bhayangkari Cabang Pamekasan dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi keluarga serta upaya menciptakan sumber pangan mandiri di lingkungan organisasi Polri.
Dengan sistem budidaya yang sederhana namun efektif, hasil panen yang diperoleh menunjukkan bahwa program ini berhasil dan berpotensi untuk terus dikembangkan.
Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras dan inisiatif Pengurus Bhayangkari Cabang Pamekasan.
“Budidaya ikan lele dan tanaman hortikultura ini bukan hanya soal hasil panen, tetapi juga soal membangun semangat kebersamaan, kemandirian ekonomi, serta kepedulian terhadap ketahanan pangan,” ujarnya, Rabu (28/5).
Kapolres Pamekasan juga menyampaikan terimakasih kepada Pengurus Bhayangkari Cabang Pamekasan yang telah mendukung seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pembuatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) hingga panen.
“Semoga dengan adanya Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ini, dapat membantu program ketahanan pangan, serta dapat melakukan aktivitas memanfaatkan perkaraan yang ada di sekitar”, ujar Kapolres Pamekasan.
Polres Pamekasan Polda Jatim juga akan terus mengembangkan Budidaya Lele dan Hortikultura di Pekarangan Pangan Lestari untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Daniel Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")