Terasistana.id,Jakarta
Penajam,
28/05/2025.
Dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Wilayah Ibukota Nusantara,pada Selasa Sore Komandan Kodim 0913/PPU beserta anggota Kodim menggikuti apel gelar pasukan yang bertempat di Sumbu Kebangsaan IKN Nusantara Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara,Kalimantan Timur,pada Rabu (28/05/2025).
Danrem 091 ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul dalam arahannya menyampaikan,”Yang perlu saya ingatkan perubahan-perubahan secara dinamika selalu ada,mungkin yang bisa berganti yang terutama dari bandara menuju kesisini,untuk petunjuk terakhir supaya diikuti yang mana apakah dari alternatif a atau alternatif b nanti kita saling memonitor.
“Harapan saya jam 08.00 wita sudah apel dan pada jam setelah apel sudah bisa langsung insert ke titik-titik atau sektor-sektor pengamanan masing- masing laporkan setelah insert di titik melalui jaringan komunikasi yang ada kemudian pastikan setelah apel ini para Dansybsatgas untuk mengecek ulang objek yang dibebankan kepada dia yakinkan terkait dengan penempatan personil sehingga besok ketika insert semuanya sudah paham dan tidak ada lagi ke ragu-raguan dalam melaksanakan kegiatan pengamanan,”jelas Danrem 091/ASN.
Hadir dalam apel tersebut antara lain,Danrem 091/AsN, Brigjen TNI Anggara Sitompul ,Kasiops Korem 091/ASN, Kolonel Inf Jamet Nijo.Korwil IKN/Binda Kaltim, Kolonel Cpm Joni Kuswaryanto,Komandan Polisi Militer Kodam VI/Mulawarman, Kolonel Cpm Erwien Ferry Sunarno , S.H.Danlanud Domber Balikpapan, Kolonel Pnb Fata Patria.
Karoops Polda Kaltim,Kombes Pol Dedi Suryadi,S.I.K.,M.Han.Asopsdam VI/Mlw,Kolonel Inf Rudi Setiawan.Kasi Intelrem 091/Asn,Kolonel Inf Decky ZulhasDandim 0913/PPU,Letkol Inf. Arfan Affandi,S.E.,M.IP,Dantim Advance Paspampres,Letkol Inf. Dally.Kapolres PPU,AKBP Andreas Alek Danantara,S.IK.M.M.,M.Tr. S.O.U.Kabag Binops Polda Kaltim, AKBP Hendrik Herman,SIK.serta Wadir Polairud Polda Kaltim,AKBP Supriyanto,SIK,M.SI.
Apel Gelar Pasukan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan Pasukan Pengamanan PAM VVIP dalam Rangka Persiapan Kunjungan Presiden RI-2 di Wilayah IKN Nusantara,Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Git/Pendim 0913/PPU
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
