Terasistana.id, Jakarta
Bangka Barat
Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) DPC Bangka Barat, BG Apri, menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran kepolisian, khususnya Polsek Mentok dan Satreskrim Polres Bangka Barat atas keberhasilan mengungkap kasus penculikan yang menimpa keluarganya.
BG Apri yang juga merupakan suami dari korban penculikan mengungkapkan rasa syukur dan bangganya terhadap kerja keras aparat kepolisian yang mampu menangkap pelaku dalam waktu singkat. Menurutnya, pengungkapan ini tidak hanya membawa keadilan bagi keluarganya tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.
“Sebagai keluarga korban, saya sangat berterima kasih kepada Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha beserta seluruh tim yang telah bekerja maksimal. Ini membuktikan bahwa Polres Bangka Barat benar-benar hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat,” ujar BG Apri.
Ia juga berharap agar pihak kepolisian terus meningkatkan profesionalisme dan kecepatan dalam menanggapi laporan masyarakat, sehingga keamanan dan ketertiban di Bangka Barat dapat terjaga dengan baik.
BG Apri menambahkan, keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi mendukung aparat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
“Kami dari PWRI DPC Bangka Barat akan terus mengawal dan memberikan dukungan penuh kepada kepolisian agar kasus-kasus kriminalitas di daerah ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas,” pungkasnya.
Ynt – BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
