Cibalok, 22 Mei 2025 — Sebuah langkah nyata dalam menjaga ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui kegiatan penaburan 20.000 ekor benih ikan di aliran Kali Cibalok. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek sosial dengan target penaburan 100.000 benih ikan di kawasan tersebut.
Acara yang berlangsung meriah pada Kamis, 22 Mei 2025 ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan pejabat daerah. Turut hadir Wakil Bupati beserta staf, Kapolsek Ciawi dan anggota, perwakilan dari Koramil Ciawi, serta Wakil Camat Ciawi. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan nyata terhadap program sosial berbasis lingkungan ini.
Sisno Adiwinoto selaku penggagas program menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan dan mengapresiasi peran aktif Ketua RT, Ketua RW, serta masyarakat Cibalok dalam menyambut dan menyemarakkan acara tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme masyarakat dan perhatian dari para pejabat yang hadir. Ini adalah bukti bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan masih sangat kuat,” ujarnya.
Sisno juga mengungkapkan bahwa sejauh ini baru 20.000 dari total target 100.000 benih ikan yang berhasil ditebar. Dukungan dari para sponsor telah membantu terlaksananya tahap awal proyek ini, termasuk bantuan 15.000 benih dari Bapak A. Zaki, Wali Kota Sukabumi, dan 5.000 benih dari Bapak AKBP Eko Bagus Riyadi, Wakapolres Metro Tangerang Kota.
“Kami masih membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin berkontribusi dalam proyek sosial ini. Silakan hubungi saya di 0811 919 700,” tambahnya.
Masyarakat Cibalok berharap program ini dapat memberikan manfaat ganda, baik sebagai destinasi wisata pemancingan maupun sarana perlombaan dalam rangka HUT RI 17 Agustus mendatang. Selain itu, proyek ini diharapkan mampu menjadi sarana edukatif dalam membangun ketahanan pangan, mendukung swasembada, dan memperkuat semangat gotong royong melalui gerakan Kali Bersih.
Penaburan benih ikan ini menjadi simbol dedikasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan membangun masa depan yang berkelanjutan.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")