Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
Jember –
Jum’at (23/05/2025), proyek aspal Lapis penetrasi makadam (Lapen) di dusun Krajan Timur 1 desa Jelbuk kecamatan Jelbuk diduga Dikontraktualkan.
Pasalnya, proyek aspal Lapen yang bersumber dana dari anggaran Dana Desa tahun anggaran 2025 tersebut, pekerja maupun bahan material pekerjaan aspal Lapen dikoordinir oknum pegawai PU.
Hafid, sopir truk pengangkut batu material pekerjaan aspal Lapen mengaku jika ia mendapat pesanan dari oknum pegawai PU untuk mengirim agregat di proyek aspal Lapen di dusun Krajan Timur 1 desa Jelbuk.
“Kami mengantar agregat sesuai pesanan,” ungkapnya, lokasi proyek, Kamis (22/05/2025).
Sudargo Buhari, Ketua LPM desa Jelbuk membenarkan jika semua pekerja proyek aspal Lapen di wilayahnya merupakan warga luar desa Jelbuk, Jum’at (23/05/2025).
“Mungkin pemborongnya yang bawa,” jelasnya.
Sudargo juga mengatakan jika selama ini ia tidak mengetahui ada sosialisasi pekerjaan aspal Lapen maupun sosialisasi perekrutan pekerja di proyek aspal Lapen.
“Sebenarnya ada bagian pekerjaan yang bisa masyarakat desa Jelbuk kerjakan dalam proyek aspal Lapen, seperti menata batu atau menebar abu batu,” ucap Sudargo.
Pria kelahiran Jember ini juga menambahkan, seharusnya pemerintah desa melibatkan masyarakat desa Jelbuk yang menganggur untuk bekerja di proyek desa.
“Ini bukan padat karya, kalau masyarakat tidak diajari kapan akan pinternya,” pungkas Sudargo di lokasi proyek.
Sementara Mahfud, pendamping desa kecamatan Jelbuk melalui pesan whatsapp menulis jika ia tidak tahu terkait pekerjaan aspal Lapen.
“Tanya saja kedesa mas jelasx, kalo aspal biasax tenaga ahlix dari luar desa, kalo dlm desa gk ada,” tulis Mahfud, Jum’at (23/05/2025).
Mahfud juga mengatakan jika kegiatan padat karya desa Jelbuk ada di kegiatan normalisasi saluran.
Saat media berusaha menghubungi J Anto Budi Nugroho, Pj Kades Jelbuk dalam pesan whatsapp membantah jika proyek Lapen adalah kontraktual.
“Pekerjaannya Swakelola,” ucap Anto yang juga menjabat Sekcam Jelbuk, Jum’at (23/05/2025).
Anto juga mengatakan, tenaga kusus pelapenan memang dari luar, karena di desa belum menemukan yang bisa, pungkasnya.
Berdasarkan data terhimpun papan proyek aspal Lapen dan TPT jadi satu, yakni dengan pagu anggaran 141 juta Rupiah dan volumenya 441 Meter x 2,5 Meter.
Yunus/Zain.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
