Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
Jember,–
Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Polres Jember, Polda Jawa Timur. Dalam ajang pemberian penghargaan kinerja satuan kerja di lingkungan Polri, Polres Jember berhasil meraih nilai sempurna 100% dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. kepada Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra, S.H., S.I.K., M.Si. dalam acara seremonial yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, (22/5/2025).
Polres Jember menjadi satu dari 135 Satker dan 3 Polda jajaran Polri yang menerima penghargaan atas capaian kinerja anggaran yang optimal dan akuntabel. Selain Polres Jember untuk jajaran Polda Jatim diraih juga oleh Ditintelkam.
Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah menunjukkan kinerja anggaran yang baik.
“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja yang telah bekerja keras menjaga akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Capaian ini menjadi bukti komitmen Polri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Jenderal Sigit.
Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian tersebut.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh personel Polres Jember. Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran, sebagai bagian dari pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. (AR)
Daniel/Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
