Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
Jember, –
Sosok Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Jember, Sugeng Trianto, S Pd MM tampil sebagai pribadi yang bersahaja dan penuh dedikasi.
Dengan gaya hidup sederhana dan prinsip hidup “apa adanya”, ia menjalankan tugasnya tanpa pamrih dan jauh dari praktik korupsi.
Kesehariannya dikenal low profile. Ia memilih tinggal di kamar kosong yang tersedia di kompleks Bakorwil lantai 2 Jember, tanpa fasilitas mewah, tanpa rumah dinas khusus.
Bahkan, demi memenuhi kewajiban dan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, beliau dengan tekun bolak-balik Jember–Surabaya tanpa mengeluh.
Semua dilakukan dalam semangat pelayanan, bukan pencitraan.
Yang lebih membanggakan, beliau menjadi teladan yang baik bagi seluruh insan pendidikan Jember. Tidak pernah sekalipun meminta atau menerima uang dari kepala sekolah SMA dan SMK serta SLB.
Justru sebaliknya, beliau dikenal sangat menghargai jerih payah para kepala sekolah dan tenaga pendidik.
“Beliau tidak pernah merepotkan siapa pun. Kami justru merasa sangat terbantu dengan sikapnya yang merangkul dan melayani dengan hati,” ujar salah satu kepala SMAN Jatiroto, Andre Sulistyawan.
Masih menurut Andre, Kacabdin Pendidikan Jember sangat peduli terhadap siswa juga patut dicontoh. Dalam berbagai kesempatan, beliau kerap menyisihkan rezekinya untuk membantu siswa yang kurang mampu, baik dalam bentuk perlengkapan sekolah, biaya transportasi, hingga dukungan moral.
Semua dilakukan tanpa publikasi, hanya demi memastikan tidak ada siswa yang tertinggal karena persoalan ekonomi.
Moto hidupnya: “Hidup apa adanya, melayani sepenuhnya tanpa KKN” benar-benar tercermin dalam laku sehari-hari.
Di tengah arus pragmatisme yang kerap melanda birokrasi, keberadaan beliau menjadi harapan baru akan lahirnya birokrat pendidikan yang jujur, bersih, dan tulus mengabdi.
Walaupun banyak di terpa isu kurang baik, beliau sangat sabar, akhirnya kandas juga terpaan yang ditujukan padanya.
Kepala SMK 3 Pancasila Jember Gufron juga mengapresiasi gaya kepemimpinan yang membumi ini. “Diharapkan, semangat keteladanan yang sangat ngopeni ini dapat menjadi contoh bagi jajaran pendidikan lainnya di seluruh Jawa Timur bahkan Indonesia, ” pungkasnya.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")