Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
SITUBONDO –
Dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial dan mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat, Satlantas Polres Situbondo Polda Jatim melaksanakan kegiatan sosial menyasar para pengguna jalan, khususnya sopir truk dan sopir angkutan umum.
Kegiatan ini digelar di beberapa titik jalan Raya Pantura Situbondo diantaranya Jalan Ahmad Yani Situbondo, Jalan Raya Arjasa dan Jalan Raya Baluran, dengan tujuan memberikan makanan gratis bagi mereka yang bekerja keras di jalanan.
Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan melalui Kasat Lantas AKP Andy Bahtera Indra Jaya mengatakan berbagi makanan ini bukan hanya sekadar berbagi, namun juga sebagai wujud apresiasi atas kerja keras masyarakat yang setiap hari bekerja mengantarkan barang, atau membawa penumpang dengan resiko dan tantangan tersendiri di jalanan.
Dengan memberikan bantuan berupa makanan, personel Satlantas Polres Situbondo Polda Jatim berharap bisa sedikit meringankan beban para pekerja tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Satlantas juga memberikan pesan-pesan positif kepada para penerima manfaat mengenai pentingnya menjaga ketertiban berlalu lintas dan selalu berperilaku sopan di jalan serta mengutamakan keselamatan berkendara.
“Pagi ini ada 3 titik pembagian makanan siap saji gratis kepada para sopir, pekerja jalanan dan masyarakat yang membutuhkan. Semoga ini bermanfaat bagi mereka” ungkap Kasat Lantas AKP Andy, Senin (19/5).
Pada kegiatan tersebut, anggota Satlantas Polres Situbondo membagikan 100 paket makanan siap saji.
Pembagian dilakukan di beberapa titik jalan Raya Pantura. Para sopir dan warga yang menerima paket makanan tampak antusias dan merasa senang dengan perhatian dari kepolisian.
“Saya sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini. Terkadang, karena sibuk bekerja, kami jarang mendapatkan perhatian seperti ini.” kata salah satu sopir truk yang menerima makanan.
Daniel/Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
