Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
JEMBER –
Guna mendukung program unggulan Ditlantas Polda Jatim Mahameru Lantas, Satlantas bersama Satbinmas Polres Jember menggelar kegiatan “Pondok Pesantren Road Safety” yang merupakan bagian dari program Ruwatan Lantas.
Kegiatan ini berlangsung di Pondok Pesantren Islam Bustanul Ulum, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dan diikuti oleh para santri dari pondok tersebut.
Kapolres Jember, AKBP Bobby A Condroputra melalui Kasatlantas,Kasat Lantas Polres Jember, AKP Bernardus Bagas Simarmata mengatakan kegitan ini bertujuan untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas sejak dini kepada para santri.
“Kami ajak santri menjadi pelopor tertib lalu lintas sekaligus menguatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari,” kata AKP Bagas,Sabtu (17/5).
Masih kata AKP Bagas, dalam rangkaian kegiatan ini meliputi pembagian paket sembako kepada kaum duafa, Coaching Clinic tentang Safety Riding, sesi tanya jawab interaktif, dan pemberian reward kepada peserta yang aktif.
“Dalam Coaching Clinic disampaikan materi tentang etika tertib berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tambah AKP Bagas.
Selain itu, juga diberikan himbauan larangan mengemudi bagi anak di bawah umur, pentingnya penggunaan helm saat berkendara, larangan balap liar serta penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Kami sampaikan juga pemahaman tata cara berkendara yang baik, termasuk penggunaan sepeda listrik yang aman dan sesuai aturan,” kata AKP Bagas.
Pada kesempatan yang sama, Kasat Binmas Polres Jember, AKP Agus Yudhi Kurniawan, S.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas antusiasme para santri serta berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi jembatan edukatif antara kepolisian dan generasi muda.
Ia menekankan pentingnya membentuk budaya tertib berlalu lintas sejak dini di lingkungan pesantren sebagai bagian dari pembinaan karakter.
“Kami percaya, para santri nantinya mampu menjadi pelopor ketertiban masyarakat dalam hal apapun termasuk tertib lalu lintas,” ujarnya.
Sementara itu, Pengasuh Yayasan Islam Bustanul Ulum juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Polres Jember Polda Jatim dalam memberikan edukasi dan bantuan sosial kepada warga pondok.
“Kami dan segenap pengasung pondok pesantren berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi para santri dan masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara institusi kepolisian dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan tertib berlalu lintas.
Daniel/Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
