Terasistana.id,Jakarta
PACITAN-
Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar, menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang membutuhkan dengan mengunjungi langsung rumah seorang anak penderita hidrosefalus di Dusun Secang, Desa Sumberejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Jumat (16/5/2025).
Dalam kegiatan bakti sosial bertajuk Polisi Peduli, AKBP Ayub beserta rombongan memberikan santunan dan doa kepada Gibran Maulana (6), anak dari pasangan Sulistiyono yang tengah berjuang melawan penyakit hidrosefalus—sebuah kondisi yang ditandai dengan penumpukan cairan di rongga otak.
Acara yang dimulai pukul 11.00 WIB itu dihadiri oleh sekitar 15 orang. Hadir mendampingi Kapolres antara lain Kasat Lantas Polres Pacitan AKP Dwi Purwanto, Kasat Reskrim AKP Choirul Maskanan, Kasat Samapta AKP Supriyadi, Kasat Intelkam IPTU Andhi Indra Septa, serta Kapolsek Sudimoro AKP Slamet Riyadi.
Turut hadir pula Kepala Desa Sumberejo Agung Trisno dan Sekretaris Umum PLN NP Pacitan Risky Tri L.
Dalam kunjungannya, AKBP Ayub menyampaikan dukungan moral kepada Gibran dan keluarganya.
“Kami hadir bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tapi juga bagian dari masyarakat yang ingin berbagi dan peduli. Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban keluarga,” tutur AKBP Ayub dengan penuh empati.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan salah satu program kerja rutin Polres Pacitan.
“Kami ingin menjadikan Polres sebagai institusi yang humanis dan benar-benar hadir di tengah masyarakat, khususnya mereka yang sedang dalam kesulitan,” ujarnya.
Setelah berbincang dengan keluarga Sulistiyono, Kapolres menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan santunan.
Suasana haru menyelimuti momen tersebut saat Kapolres bersama jajarannya juga turut memanjatkan doa agar Gibran Maulana segera diberi kesembuhan.
Gibran Maulana sendiri menderita hidrosefalus sejak bayi. Penyakit ini menyebabkan pembesaran kepala dan menimbulkan sejumlah komplikasi lainnya seperti gangguan kognitif dan koordinasi.
Meski begitu, semangat hidupnya tetap menyala berkat dukungan orang tua dan masyarakat sekitar.
“Terima kasih banyak Pak Kapolres dan seluruh rombongan. Kehadiran Bapak-bapak hari ini sangat berarti bagi kami. Semoga kebaikan ini dibalas oleh Allah SWT,” ucap Sulistiyono dengan mata berkaca-kaca.
Kegiatan berakhir sekitar pukul 11.40 WIB, dilanjutkan dengan pelaksanaan salat Jumat oleh rombongan.
Seluruh rangkaian acara berlangsung dalam suasana aman, lancar, dan penuh kehangatan.
Sebagai informasi, hidrosefalus merupakan kondisi medis serius yang dapat terjadi pada bayi, anak-anak, maupun orang dewasa.
Gejalanya bervariasi, mulai dari pembesaran kepala pada bayi, hingga gangguan penglihatan, sakit kepala kronis, dan gangguan koordinasi pada usia lebih tua.
Penanganan medis yang tepat dan dukungan keluarga sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penderita.
Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa tugas polisi tak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga merawat nilai-nilai kemanusiaan.
Kepedulian yang ditunjukkan Kapolres Pacitan patut diapresiasi, sebagai contoh nyata bahwa empati dan kemanusiaan adalah bagian dari pelayanan publik.
Daniel/Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
