Terasistana.id, Jakarta
SUMENEP –
Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sumenep, menyebabkan ruas jalan utama Sumenep – Pamekasan tergenang air hingga setinggi lutut orang dewasa.
Akibat genangan tersebut, arus lalu lintas dari dan menuju Kota Sumenep terpaksa dialihkan melalui jalur Kecamatan Lenteng.
Berdasarkan pantauan di lapangan, jalur utama yang menghubungkan Pamekasan dan Sumenep itu lumpuh total selama beberapa jam.
Genangan air cukup deras dan membuat banyak kendaraan, terutama roda dua, tidak bisa melanjutkan perjalanan.
Air meluap cukup cepat karena curah hujan sangat tinggi dan drainase tidak mampu menampung.
Kapolres Sumenep,AKBP Rivanda bersama puluhan personel Polres Sumenep langsung turun ke lokasi, untuk membantu pengaturan lalu lintas dan evakuasi kendaraan.
“Situasi ini membahayakan pengguna jalan sehingga kami lakukan pengalihan arus,” terang AKBP Rivanda, Kamis (15/5).
Sejumlah kendaraan, bahkan harus diangkut menggunakan truk derek karena tidak bisa melewati genangan. Beberapa sepeda motor mogok karena kemasukan air.
“Kami bantu evakuasi ke tempat aman, sementara untuk kendaraan yang terjebak dibantu dengan truk derek,” lanjut AKBP Rivanda.
Situasi tersebut, mengakibatkan antrean kendaraan di kedua arah. Namun, Kapolres Sumenep menegaskan, petugas di lapangan dengan sigap melakukan pengalihan arus dan membantu warga untuk mencari jalur alternatif.
Petugas dari Polres Sumenep tetap disiagakan untuk memantau perkembangan situasi.
Koordinasi juga dilakukan dengan dinas terkait untuk penanganan infrastruktur dan upaya jangka panjang mencegah banjir serupa.
Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap potensi bencana saat musim hujan, terutama saat melintasi jalur-jalur rawan genangan seperti di wilayah Saronggi.
“Warga kami imbau untuk tidak memaksakan melintas. Keamanan dan keselamatan jauh lebih penting. Gunakan jalur Lenteng sebagai alternatif sementara,” tandasnya.
Daniel/Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
