Terasistana.id,Jakarta
Jawa Barat
Garut-
Bertempat diruagan Ketua DPRD Kabupaten Garut, sejumlah atlet dan kepengurusan Baja Fight Academy, baru-baru ini melakukan silaturahmi dengan Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, S.Pd, yang di wakili oleh anggota DPRD Kabupaten Garut H.S. Fahmi, S.IP. Rabu (14/5/2025).
Baja Fight Academy Kabupaten Garut merupakan sebuah organisasi atlet bela diri seperti Muay Thai, Boxing, Kick Boxing, dan MMA sudah menoreh segudang prestasi di tingkat nasional dengan perolehan 13 medali emas.
Dalam pertemuan tersebut membahas terkait dukungan yang dapat diberikan oleh DPRD kabupaten Garut kepada Baja Fight Academy dalam menghadapi beberapa event besar yang rencananya akan dilaksanakan bulan Agustus tahun 2025.H.S. Fahmi, S.Ip, kepada sejumlah awak media saat diwawancara menyampaikan pihaknya akan mendukung kepada Baja Fight Academy dan menyatakan bahwa DPRD Garut siap membantu dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Baja Fight Academy.
“Kami sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Baja Fight Academy dan kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, kita dapat meningkatkan prestasi olahraga dan mencetak atlet-atlet beladiri yang tangguh di kabupaten Garut,” ujar Fahmi.
Ketua Umum Baja Fight Academy Kabupaten Garut Jaka Umaran (Bang Jack), menyampaikan bahwa Baja Fight Academy sendiri telah memiliki beberapa prestasi yang sudah diraih oleh atlet Baja berupa 13 medali emas dan ini sangat membanggakan untuk kabupaten Garut dalam beberapa tahun terakhir, dan saat ini Baja Fight Academy sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi beberapa event besar di depan.
“Dengan dukungan dari Pemkab Garut terutama DPRD Kabupaten Garut, diharapkan Baja Fight Academy bisa bersinergi semakin berkembang dan meningkatkan prestasinya” ucap Jaka.
Pihak Baja Fight Academy menyambut baik dukungan yang diberikan oleh DPRD Garut dan menyatakan bahwa dengan dukungan tersebut, mereka dapat semakin fokus untuk meningkatkan prestasi atlet beladiri di kabupaten Garut.
Masih kata Jaka Umaran, tanggal 25 Mei 2025 atlet Baja Fight Academy akan mengirimkan atletnya untuk mengikuti kegiatan beladiri dengan memperebutkan Sabuk Bandung Gelut Day dan Galungan Sport Combat.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh DPRD Garut dan kami berharap dapat terus bekerja sama untuk meningkatkan prestasi olahraga khususnya beladiri di kabupaten Garut,” ujar Jaka Umaran kepada awak media.
Dengan adanya dukungan dari DPRD Garut, Jaka berharap Baja Fight Academy dapat semakin sukses dan meningkatkan prestasinya di masa depan.
BG
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
