Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
SIDOARJO –
Kegiatan pengajian rutin di Masjid Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo kembali digelar dengan penuh khidmat, Sabtu (tanggal menyesuaikan). Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan aksi bakti sosial bersama Panti Asuhan Ulin Nuha sebagai bentuk kepedulian sosial warga binaan dan pegawai Lapas.
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Lapas Sidoarjo tersebut berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Pegawai serta warga binaan tampak antusias mengikuti rangkaian acara, mulai dari pengajian hingga penyerahan bantuan sosial kepada perwakilan panti asuhan.
Kepala Lapas Sidoarjo, Disri Wulan Agus Tomo, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini.
> “Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pembinaan spiritual dengan kepedulian sosial. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah berpartisipasi dan menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda,” ujar Disri Wulan Agus Tomo.
Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini akan terus didorong untuk menjadi agenda rutin dalam rangka membangun nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan rasa empati di lingkungan Lapas.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan hubungan baik antara Lapas Sidoarjo dan masyarakat sekitar, termasuk lembaga sosial seperti panti asuhan, dapat terus terjalin dan semakin kuat.
Tommi-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")