Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Pemkab Sidoarjo terus berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Termasuk dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyandang Disabilitas yang tengah dirumuskan.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menggelar audiensi dengan Koalisi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jumat (16/5/2025). Turut hdir dalam acara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan sejumlah perwakilan organisasi penyandang disabilitas.
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah memastikan bahwa Ranperda tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan inklusi sosial serta menjamin akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik dan kesempatan kerja yang layak.
Dalam audiensi, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung peningkatan kualitas hidup para penyandang disabilitas melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.
Ia juga memberikan arahan kepada perwakilan koalisi untuk mendata jumlah anggota mereka yang memiliki sertifikasi dalam bidang pelayanan kesehatan atau sebagai terapis profesional.
“Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan OPD terkait agar mereka bisa ditempatkan bekerja di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 30 Puskesmas yang ada di Sidoarjo sebagai upaya pelayanan masyarakat. Mereka bersertifikasi dan profesional, kita harus memberikan wadah bagi mereka,” ujar Subandi.
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan difabel.
Selain itu, audiensi ini juga membahas pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan daerah. Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai mitra dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar representatif dan inklusif.
Ketua Koalisi Disabilitas Sidoarjo, Abdul Majid menyambut baik langkah konkrit yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mereka menilai, pertemuan ini merupakan awal yang positif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Saya menyambut baik dan berterima kasih atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Bupati Sidoarjo, H.Subandi kepada perkumpulan disabilitas Sidoarjo. Saya harapkan, langkah awal kesetaraan hak dan perlindungan bagi kami, kaum disabilitas agar dapat perlakukan dan keadilan yang sama di Sidoarjo kedepannya dan berkelanjutan”, ucapnya.
Melalui audiensi ini, Pemkab Sidoarjo menegaskan kembali komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan aksesibilitas layanan publik.
Ke depannya, Pemkab akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pengesahan Ranperda Penyandang Disabilitas serta merealisasikan berbagai program inklusif yang telah direncanakan.
Tommi-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
