Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
KAB MOJOKERTO –
Kesiapan Polda Jawa Timur dalam mensukseskan program ketahanan pangan patut di apresiasi.
Setelah sukses membangun SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di SPN Polda Jatim yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Polda Jatim juga akan membangun Gudang Ketahanan Pangan di Lapangan Sumber Tebu Bangsal Mojokerto.
Dalam peninjauan tersebut, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Brigjen. Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H didampingi Karolog Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto dan beberapa Pejabat Utama Polda Jatim serta Kapolres Mojokerto AKBP Dr. Ihram Kustarto.
Lokasi rencana pembangunan Gudang Ketahanan Pangan tersebut berdampingan dengan Lokasi SPPG Polda Jatim.
Ditemui di lokasi, Wakapolda Jatim melalui Kepala Biro Logistik (Karolog) Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, Gudang Ketahanan Pangan akan dibangun di lahan seluas 49.600 m2 dengan panjang 354 m dan lebar 140 m.
“Lokasi ini merupakan lapangan Sumber Tebu yang masuk dalam aset SPN Polda Jatim,” ujar Kombes Dirmanto saat mendampingi Wakapolda Jatim, Kamis (15/5).
Ditambahkan oleh Kombes Dirmanto, pembangunan Gudang ketahanan pangan ini bertujuan untuk menjadi lokasi penyimpanan hasil panen masyarakat di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Selain itu lanjut Kombes Dirmanto, juga untuk membantu Bulog Kabupaten Mojokerto jika mengalami over kapasitas penyimpanan sehingga membutuhkan gudang tambahan.
“Membantu Bulog jika gudangnya mengalami over kapasitas,” tutup Kombes Dirmanto.
Setelah melihat lokasi rencana pembangunan Gudang Ketahanan Pangan, Wakapolda Jatim juga melihat kesiapan SPPG Polda Jatim yang berada di area SPN Polda Jatim.
Wakapolda mengecek langsung peralatan yang sudah siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di wilayah Bangsal dan sekitarnya.
SPPG ini rencana akan distribusikan 3.467 porsi setiap hari yang akan dikirimkan ke sekolah sekolah di sekitar SPPG Polda Jatim.
Sementara itu, Pimpinan Perum Bulog Kabupaten Mojokerto Muhammad Husin, SH, MH dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin, S.T., M.B.A. ikut hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik rencana Polda Jatim dalam membangun gudang ketahanan pangan ini.
“Ini adalah salah satu bentuk komitmen Polda Jatim terhadap dukungan ketahanan pangan,” kata Muhammad Husin.
Pimpinan Perum Bulog Kabupaten Mojokerto itu optimis, jika kebutuhan pokok pangan di Kabupaten Mojokerto akan tetap stabil.
Daniel/Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
