Terasistana.id,Jakarta
BANGKALAN –
Tak sekedar razia dan menindak tegas bagi pelanggar lalu lintas.
Satlantas Polres Bangkalan Polda Jatim juga mengapresiasi dan memberi hadiah kepada pengendara yang tertib dan bukti surat-surat berkendaran yang lengkap.
Hal ini ditunjukkan langsung oleh Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Diyon Fitrianto saat memberikan kunci ganda gratis kepada pengendara R2 saat menggelar razia di Jalan Raya Bancaran, Desa Bancaran, Kec./Kabupaten Bangkalan.
“Pengendara tersebut telah mampu menunjukkan SIM, STNK, sepeda motornya juga lengkap, memakai helm SNI, dan jaket yang sesuai standar, serta intinya safety riding sekali lah yang kami berikan kunci ganda gratis,” ujar AKP Diyon Fitrianto, Rabu (14/5).
Ia mengatakan hal itu bentuk apresiasi kepada warga masyarakat dengan harapan akan membuat mereka tetap taat berlalu lintas.
“Semoga bisa memberikan contoh kepada sanak saudara, keluarga maupun pengendara lainnya,” ucap AKP Diyon.
Pada saat itu pula, pengendara R2 tersebut mengucapkan terimakasih kepada kepolisian Resor Bangkalan yang turut peduli terhadap warga Bangkalan.
“Terima kasih Polres Bangkalan, saya diberi kunci ganda gratis,” ucap salah satu pengendara.
Giat razia ranmor tersebut digelar di pertigaan Pasar Bancaran Bangkalan alhasilnya sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor terjaring tim razia gabungan gegara tidak dapat menunjukkan dokumen sah kendaraan.
Saat dikonfirmasi secara terpisah, Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono mengatakan bahwa Komitmen Polres Bangkalan Polda Jatim dalam mewujudkan Bangkalan bersih dari Curanmor, maka pihaknya akan terus gencar lakukan razia.
“Jadi untuk memastikan 7 motor yang terjaring bukan bodong, maka warga yang merasa kehilangan motor, dipersilahan datang langsung ke Polres Bangkalan dengan membawa dokumen resmi kendaraan, baik STNK, BPKB serta KTP dan SIM pemiliknya,” tegas AKBO Hendro.
Ia juga menegaskan, kegiatan razia ini sekaligus menindaklanjuti adanya keresahan masyarakat dengan banyaknya aksi pencurian motor (Curanmor).
“Masyarakat menginginkan Bangkalan aman dari curas, curat, curamor, premanisme, gangster maupun narkoba,” kata AKBP Hendro.
Kegiatan razia tersebut juga mendapat dukungan banyak masyarakat terlebih yang pernah menjadi korban kejahatan termasuk Curanmor.
“Terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang mendukung kami dalam pelaksanaan gelar razia sehingga kasus curanmor, begal, motor bodong terus diminimalisir,” ungkap Kapolres Bangkalan.
Daniel/Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
