Terasistana.id,Jakarta
Garut,-
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan amanat dalam Apel Pagi di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan Kabupaten Garut. Apel yang berlangsung di Kantor PDAM Tirta Intan Garut, Jalan Raya Bayongbong, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, pada Senin (14/5/2025) ini menekankan pentingnya peran PDAM dalam menyediakan air bersih bagi warga.
Dalam amanatnya, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengingatkan bahwa air memegang peranan krusial dalam kehidupan manusia.
“Kalau orang tidak dapat minuman air selama 3 hari maka dia akan meninggal,” ujarnya.
Bupati Garut menekankan bahwa PDAM adalah lembaga yang memiliki peran sentral dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Garut. Syakur mengajak seluruh karyawan untuk meniatkan pekerjaan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga aktivitas sehari-hari warga dapat berjalan lancar.
“Kuliah, sekolah, bekerja, dan kalau tanpa mereka tidak bisa melakukan kegiatan dengan baik serta niatkan dari hati kita, kita ingin melayani semua masyarakat Garut dan jangan mengeluh karena itu adalah profesi yang kita pilih,” tegas Bupati.
Ia meyakinkan seluruh karyawan PDAM bahwa mereka bekerja di tempat yang mulia dan bermakna bagi Kabupaten Garut.
“Buat kami, bapak/ibu orang yang penting, tanpa bapak/ibu Garut akan repot,” katanya.
Syakur menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh karyawan PDAM, menyadari bahwa tugas di PDAM tidaklah mudah. Ia menegaskan bahwa pilihan profesi sebagai pelayan masyarakat tentu memiliki dinamika tersendiri.
Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen untuk terus meningkatkan pendapatan daerah agar dapat melakukan pembangunan yang lebih luas, termasuk mendukung kegiatan-kegiatan di PDAM. Namun, dukungan tersebut akan disertai dengan evaluasi kinerja.
“Saya mancing kasih uang sekian supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi untuk dipakai pembangunan di Kabupaten Garut,” ujarnya.
Bupati Garut menambahkan bahwa dua tujuan utama BUMD, termasuk PDAM, adalah peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan, yang menjadi fokus evaluasi pemerintah daerah.
Di akhir amanatnya, Bupati Garut berharap adanya evaluasi dan perbaikan kinerja secara bersama-sama bagi karyawan yang masih memiliki kecintaan untuk bekerja di PDAM. Ia mengingatkan untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan PDAM serta bertindak cepat dalam melakukan perbaikan.
“Jangan ada praktik yang kemudian menggerogoti diri PDAM sendiri atas perilaku jahat yang tidak semestinya, lamban dalam melakukan perbaikan-perbaikan,” tegasnya.
Apel pagi ini diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan PDAM Tirta Intan untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Garut.
BG
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
