Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo –
Kompleks perumahan Pejaya Anugrah di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman tergenang banjir, Selasa (13/5/2025).
Penyebabnya, Afvour Sidorejo yang berada di sebelah perumahan tersebut tidak mampu menampung air hujan yang kemarin turun cukup lebat. Akibatnya air sungai meluber permukiman warga. Setidaknya Aada lima RT di RW 7 yang terdampak.
Mendengar kabar itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi langsung melakukan Sidak ke lokasi banjir. Di sana, dia melihat langsung kondisi jalan dan permukiman warga yang terendam banjir.
Subandi memastikan penanganan genangan air dilakukan secepat mungkin. Ia akan datangkan pompa portable dan membangun kisdam pada Afvour Sidorejo.
Langkah tersebut diharapkan mempercepat surutnya genangan air. Supaya warga di Perumahan Pejaya Anugrah dapat kembali beraktivitas dengan normal.
“Kita sudah mitigasi, yang pertama kita akan datangkan pompa portable dan kita bangun kisdam biar hari ini air bisa ditarik kesungai,” katanya.
Bupati Subandi juga menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan normalisasi sungai. Besok alat berat akan didatangkan untuk mengeruk sedimentasi sungai.
Ke depan ia juga berencana meninggikan jalan perumahan tersebut. Namun terlebih dahulu Fasum Perumahan Pejaya Anugrah dapat diserahkan kepada Pemkab Sidoarjo.
“Setelah ada penyerahan Fasum baru kita bisa memberikan bantuan terkait peninggian paving, kalau normalisasi sungai mulai besok sudah kita lakukan,”tegasnya.
Subandi mengimbau kepada warga untuk tidak memanfaatkan sepadan sungai untuk kegiatan apapun. Seperti menanam pohon, atau lainnya. Terlebih mendirikan bangunan di sepadan sungai. Karena itu akan mengganggu kelancaran saat normalisasi sungai lakukan.
“Kita akan bikin surat edaran larangan tidak boleh ada tanaman di sisi kanan kiri tangkis (sepadan sungai) biar alat berat kita bisa turun, kita normalisasi bisa berjalan dengan lancar, tidak terganggu dengan bangunan liar maupun pohon-pohonan,” ujarnya.
Sementara itu Plt. Kalaksa BPBD Sidoarjo Sabino Mariano mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha melakukan penanganan genangan air di Perumahan Pejaya Anugrah dengan maksimal.
Beberapa instansi terkait dilibatkan. Mulai dari BPBD Sidoarjo, Dinas Kesehatan Sidoarjo, PU Bina Marga Sidoarjo maupun Dinas Sosial Sidoarjo. Tagana Sidoarjo serta Tim Rekasi Cepat/TRC Dinas Sosial Sidoarjo dan Tim Crisis Dinas Kesehatan Sidoarjo telah turun menanganinya.
“Kita akan buka Posko Mitigasi yang kita integrasikan dengan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Dikatakannya genangan air di Perumahan Pejaya Anugrah terjadi mulai tanggal 11 Mei kemarin. Overtopping sungai Sidorejo menjadi penyebabnya. Ketinggian air yang menggenangi rumah warga bervariasi. Tertinggi mencapi 40 cm di RW 7 Perumahan Pejaya Anugrah. Ada lima RT di RW 7 yang terdampak musibah alam tersebut.
“Hari ini ada 2 unit pompa portable yang akan dikerahkan teman-teman dari Dinas PU dan juga akan dibuatkan tanggul taktis (Kisdam),”ucapnya.
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
